Capres-Cawapres Diingatkan Perlunya Peningkatan Pendidikan di Era Digital
JAKARTA, investortrust.id - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk memperhatikan peningkatan kualitas dan pendidikan masyarakat. Sebab, itu penting untuk bersaing di era ekonomi digital.
Direktur Program Indef Esther Sri Astuti menerangkan, kini telah terjadi perubahan dunia kerja. Hal ini tak lepas karena adanya otomatisasi dan teknologi digital, yang mendorong transformasi di dunia kerja dan menciptakan era ekonomi digital.
Baca Juga
Kominfo: RI Butuh 9 Juta Talenta Digital untuk Genjot PDB 2030
“Ada banyak muncul jenis pekerjaan baru yang terkait dengan platform work, gig work, dan sebagainya. Kemudian ada perubahan pola kerja, hubungan kontrak kerja, durasi kerja, dan lebih banyak menggunakan ICT (teknologi, informasi, dan komunikasi),” kata Esther dalam Diskusi Publik Indef: Mengurai Gagasan Cawapres Tentang Ekonomi, Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Ketergantungan pada Teknologi
Disebutkan oleh Esther, salah satu karakteristik dari gig economy adalah ketergantungan pada teknologi. Ini tak lepas dari adanya pembukaan ICT yang lebih banyak.
“Dengan adanya gig economy ini kita mengenal yang namanya gig worker. Jenis pekerja ini dapat bekerja dari mana saja, dengan memanfaatkan koneksi internet (online based). Persoalannya, untuk menjadi gig worker membutuhkan keterampilan khusus,” tutur Esther.
Baca Juga
Bangun SDM yang Cakap Digital Jadi Prioritas Pemerintah Menuju Indonesia Maju
Esther menjelaskan, gig worker berbeda dengan karyawan perusahaan. Gig worker ini erat kaitannya dengan sektor berusaha sendiri dan pekerja bebas (freelance). Contoh gig worker adalah penyedia jasa layanan online, pengajar online, desain grafis, hingga pengembang perangkat lunak dan IT.
Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022, Esther memaparkan angkatan kerja usia muda (15-24 tahun) di Indonesia hanya 12,18% yang mempunyai pendidikan perguruan tinggi. Sementara 32,39% merupakan lulusan SMA/SMK sederajat. Sedangkan 55,43% lulusan SMP ke bawah.
“Sehingga, kita harus meminta gagasan-gagasan apa yang dimiliki (capres-cawapres). Ini seperti peningkatan pendidikan, agar tidak terjadi low skill labor trap,” ujarnya.