Seluruh Menteri Prabowo Diingatkan Tidak Pakai Kop Kementerian untuk Kepentingan Pribadi
JAKARTA, investortrust.id - Beredar pesan agar para menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak menggunakan stempel atau kop kementerian untuk kepentingan pribadi. Para menteri Prabowo juga diingatkan untuk menghindari polemik.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengakuii sudah menerima surat imbauan itu. Menurutnya, tujuan dari pesan itu sebagai pengingat kepada para menteri untuk menjaga kepercayaan publik.
Baca Juga
Mayor Teddy Sudah Bagikan Seragam kepada para Menteri untuk Retret di Lembah Tidar
"Iya, kita harus siaga bersama. Kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama ya," kata Budi Arie di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Budi mengungkap, imbauan tersebut disampaikan melalui grup WhatsApp grup menteri.
"Semua imbauan untuk semua Menteri di Kabinet Merah Putih," katanya.
Budi tak menganggap imbauan itu sebagai bentuk teguran. Menurutnya, imbauan itu sebagai pengingat agar para menteri berhati-hati dalam bertindak, terutama terkait kepentingan pribadi.
"Bukan. Ya semuanya diingatkan untuk kita hati-hati dalam lakukan langkah-langkah, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, jangan terkena, jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga," ungkapnya.
Dalam pesan itu, para menteri diingatkan untuk dalam membuat surat atas nama atau kop atau stempel kementerian dan tanda tangan menteri,
Terkait acara pribadi dan menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat. Para menteri juga diminta untuk menekankan kepada bagian humas dan media masing-masing kementerian agar berhati-hati untuk mencegah peretasan atau pengambilan website atau media sosial resmi di kementerian masing-masing.
Baca Juga
Safari Ketum Kadin Anindya Bakrie: Dari Menko Bidang Pangan Hingga Menteri Perindustrian
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menjadi sorotan lantaran beredarnya surat undangan kegiatan haul, Hari Santri, dan tasyakuran yang menggunakan kop Kementerian Desa PDT.