Transformasi Digital Pemerintahan, Perlunya Perubahan Budaya Kerja

Oleh: Teguh Anantawikrama *)

INVESTORTRUST - Transformasi digital pemerintahan di Indonesia saat ini berada pada momentum yang sangat strategis. Berbagai inisiatif telah dilakukan, mulai dari pengembangan sistem digital, integrasi layanan, hingga pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Namun demikian, pendekatan yang terlalu berfokus pada aspek teknis berisiko menghasilkan transformasi yang bersifat superfisial.

Transformasi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai adopsi teknologi, penambahan tools, atau digitalisasi proses yang sudah ada. Transformasi sejati adalah perubahan fundamental dalam cara kerja, pola pikir, dan budaya organisasi pemerintahan.

Tantangan Utama Transformasi

Indonesia menghadapi tiga tantangan utama dalam transformasi digital pemerintahan. Pertama, fragmentasi sistem dan kurangnya interoperabilitas. Banyak sistem berjalan secara silo, tidak terhubung, dan tidak mampu berbagi data secara efektif.

Kedua, keterbatasan integrasi dan keterhubungan layanan. Layanan publik masih sering terpisah-pisah, sehingga masyarakat harus berinteraksi dengan banyak platform untuk satu kebutuhan.

Ketiga, budaya kerja yang belum bertransformasi. Ini merupakan tantangan paling krusial. Tanpa perubahan budaya kerja, teknologi hanya menjadi alat tanpa dampak signifikan.

Transformasi yang dibutuhkan lebih dari sekadar teknologi. Indonesia membutuhkan transformasi yang tidak hanya menyentuh aspek teknis seperti digitalisasi sistem, integrasi platform, dan interoperabilitas data.

Tetapi yang lebih mendasar adalah transformasi budaya kerja pemerintahan yang mencakup, pertama, budaya kerja berbasis efisiensi. Pemerintahan harus bergerak dari proses yang panjang dan birokratis menuju sistem yang ringkas, terukur, dan berorientasi hasil.

Kedua, kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dalam era digital, kecepatan adalah kunci. Proses pengambilan keputusan harus didorong menjadi lebih agile tanpa mengorbankan akuntabilitas.

Ketiga, data driven governance. Setiap kebijakan dan keputusan harus berbasis data yang akurat, real-time, dan terintegrasi, bukan semata-mata berdasarkan intuisi atau kebiasaan lama.

Keempat, orientasi pelayanan publik yang responsif. Transformasi harus berujung pada satu hal utama: pelayanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, dan transparan.

Peran Strategis Dunia Usaha dan Kadin

Sebagai perwakilan dunia usaha, Kadin Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ini, antara lain: mendorong adopsi praktik terbaik (best practices) dari sektor swasta ke sektor publik, menjadi mitra dalam pengembangan ekosistem digital yang inklusif, dan membantu percepatan integrasi sistem melalui kolaborasi lintas sektor.

Dunia usaha telah lama beroperasi dalam lingkungan yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan adaptasi berbasis data. Nilai-nilai ini relevan untuk diadopsi dalam transformasi pemerintahan.

Baca Juga

Meritokrasi dan Transformasi Digital: Jalan Baru Birokrasi yang Gesit  

Lima Rekomendasi

Untuk memastikan transformasi berjalan secara holistik dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Pertama, menjadikan transformasi budaya sebagai agenda utama. Program transformasi digital harus secara eksplisit mencakup perubahan budaya kerja, bukan hanya implementasi teknologi.

Kedua, penguatan kepemimpinan transformasional. Pemimpin di setiap level pemerintahan harus menjadi agen perubahan yang mendorong cara kerja baru.

Ketiga, integrasi sistem dan standardisasi data nasional.Membangun ekosistem data yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Keempat, pengukuran kinerja berbasis outcome. Keberhasilan transformasi tidak diukur dari jumlah aplikasi atau sistem, tetapi dari dampak nyata terhadap pelayanan publik.

Kelima, kolaborasi pemerintah–swasta. Memperkuat kemitraan dengan dunia usaha untuk mempercepat inovasi dan implementasi solusi digital.

Transformasi digital pemerintahan bukanlah proyek teknologi, melainkan proyek perubahan peradaban birokrasi. Tanpa perubahan budaya kerja, investasi teknologi tidak akan menghasilkan dampak optimal.

Indonesia membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya terkoneksi dan terintegrasi, tetapi juga bekerja secara efisien, cepat, berbasis data, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.

Inilah esensi transformasi yang sesungguhnya—dan inilah fondasi menuju Indonesia yang lebih kompetitif di era digital global.

*) Teguh Anantawikrama, Anggota Tim Transformasi Digital Pemerintahan, Perwakilan Kadin Indonesia