Serapan Belanja Pemerintah Pusat Turun, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menyebut realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) turun 5,9% dari periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini akibat turunnya belanja dari non K/L.

“Karena mayoritas belanja non K/L untuk subsidi dan kompensasi realisasinya lebih rendah dibandingkan tahun lalu,” kata Sri Mulyani saat paparan ABPN Kita, Jumat (24/11/2023).

Realisasi belanja non K/L mencapai Rp 803,6 triliun atau 64% dari pagu. Sementara itu, realisasi belanja K/L mencapai Rp 768,7 triliun atau 76,8% dari pagu.

Berdasarkan manfaat langsung ke masyarakat, Sri Mulyani menyebut belanja pemerintah pusat mencapai Rp 899,1 triliun. Belanja terdiri dari tiga sektor perlindungan sosial, petani, dan UMKM; pendidikan, dan infrastruktur.

Realisasi yang terbesar berupa pembangunan infrastruktur sebesar Rp 129,7 triliun, subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 97,2 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 83,4 triliun.

Baca Juga

Penerimaan Pajak dan PNBP Lambungkan Setoran Negara pada Oktober 2023

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan kendala serapan belanja pemerintah pusat memang karena pembayaran kompensasi energi ke Pertamina dan PLN yang lebih kecil dibanding tahun lalu.

“Jadi karena harga komoditas minyak dan gas menurun dari tahun lalu. Sehingga pressure juga untuk Pertamina maupun PLN untuk likuiditasnya jauh lebih rendah dari tahun lalu,” ujar Isa.

Isa mengatakan telah menakar pembayaran kompensasi ini sesuai dengan harga komoditas minyak dan gas terkini. (CR-7)