Pengurangan Emisi GRK Tak Boleh Bebani Indonesia
JAKARTA, investortrust.id - Indonesia menekankan bahwa upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca di sektor pelayaran dan transisi energi tidak boleh membebani negara berkembang. Hal itu dikatakan delegasi Indonesia pada Sidang Komite Perlindungan Lingkungan Maritim ke-81 atau the 81st Session of the Marine Environment Protection Committee (MEPC 81), yang digelar di Markas Besar IMIO, London, Inggris.
“Indonesia juga tegaskan bahwa pemungutan pemasukan (revenue) tidak termasuk dalam Strategi GRK 2023, sehingga tidak bersifat wajib. Negara-negara anggota kiranya dapat mengeksplorasi berbagai pilihan yang lebih luas, terkait pendanaan upaya mengatasi perubahan iklim yang dirancang khusus untuk industri pelayaran,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hartanto dalam keterangan pada Minggu (24/3/2024), usai menyampaikan intervensi pada Sidang MEPC 81.
Baca Juga
Lebih lanjut Indonesia berharap opsi yang dipilih harus dapat mendukung upaya transisi dan juga dapat diterima semua pihak dalam MEPC 81. Pertemuan ini dihadiri oleh negara-negara Anggota IMO, wakil-wakil dari badan-badan khusus PBB, serta para pengamat Intergovernmental Organizations (IGOs) dan Non-Governmental Organizations (NGOs), serta sejumlah asosiasi terkait industri pelayaran dengan status konsultatif.
Turut hadir sebagai Delri antara lain Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean, Atase Perhubungan KBRI London Barkah Bayu Mirajaya, Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Miftakhul Hadi, serta perwakilan dari PT Biro Klasifikasi, PT Pertamina International Shipping Indonesia, dan KBRI London.
Menyepakati Way Forward
Setelah melalui pembahasan yang sangat intensif, akhirnya, Sidang MEPC 81 berhasil menyepakati langkah maju (way forward), antara lain untuk penyusunan upaya tindakan (basket of measures) terkait penurunan emisi greenhouse gases (GHG) yang memuat upaya teknis dan ekonomi, pembentukan GESAMP-LCA Working Group, penyelenggaraan Fifth GHG Expert Workshop dalam rangka penyusunan lebih lanjut upaya tindakan, serta menyetujui kerangka LCA Correspondence Group dan rancangan outline ‘IMO net-zero framework’.
“Negara-negara anggota juga sepakat menunggu hasil kajian dampak komprehensif. Ini sebagai landasan penentuan elemen basket measures jangka menengah (mid-term),” imbuhnya.
Baca Juga
Menko Marves Sebut Tiga Strategi Ini agar Indonesia Jadi Negara Maritim yang Kuat, Apa Saja?
Pertemuan yang dipimpin oleh Harry Conway (Liberia) selaku chair MEPC 81 dan Hanqiang Tan (Singapura) selaku vice-chair tersebut juga membahas sejumlah agenda utama lain. Ini seperti pencegahan polusi laut dari kapal, efisiensi energi dari kapal, amandemen sejumlah ketentuan Konvensi MARPOL, sampah plastik laut, perlindungan kawasan laut sensitif (PSSA), serta isu seputar perlindungan maritim lain.
Pada sambutan pembukaan, Sekretais Jenderal International Maritime Organization (IMO) Arsenio Dominguez juga menyampaikan kecaman atas serangan yang masih terus berlanjut oleh Houthi terhadap pelaut dan kapal-kapal yang melintasi Laut Merah. Ia menyerukan untuk penghentian segera serangan-serangan yang telah menyebabkan banyak korban jatuh.
Sebagian besar delegasi yang hadir pada MEPC 81 termasuk Indonesia mendukung seruan Sekjen IMO untuk penghentian segera serangan di Laut Merah oleh Houthi, dan mendorong upaya-upaya penyelamatan dan mitigasi bagi korban serangan. “Kami mengecam tindakan yang telah menyebabkan korban jiwa dari kalangan kru kapal. Kami berharap seluruh negara dapat menghormati keselamatan navigasi, keamanan dan keselamatan pelaut, serta pelindungan terhadap lingkungan laut,” ujar Hartanto.
Pada kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia juga menyampaikan bela sungkawa atas kecelakaan Kapal Motor Tanker Keoyoung Sun di lepas Pantai Jepang pada 20 Maret 2024, yang memiliki delapan kru kapal asal Indonesia, duaorang dari Republik Korea dan satu orang dari RRT. Tercatat satu orang kru asal Indonesia selamat, enam kru Indonesia meninggal dunia, dan satu orang masih dalam pencarian.
“Kami di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Ini termasuk ke Atase Perhubungan di KBRI Jepang, Japan Coast Guard, serta komunikasi dengan pihak keluarga korban,” tutur Hartanto.
