Ekonom: Makan Siang Gratis Jangan Potong Subsidi Lain
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengingatkan rencana program makan siang gratis, yang diinisiasi oleh pasangan capres-cawapres peserta pemilu 2024 no urut 2, jangan memotong subsidi lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan no urut 2, Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024-2029.
Ia menilai implementasi program makan siang gratis berpotensi mengurangi alokasi APBN terhadap sektor prioritas lain. "Caranya kan, antara lain, ya ambil dari budget program lain. Saya pernah dengar dari dana BOS, Itu lebih parah karena mengurangi dana sektor pendidikan yang porsinya 10-20% dari APBN," katanya di Jakarta, baru-baru ini.
Baca Juga
Ekonom Sebut Program Makan Siang Gratis Berpotensi Pangkas Anggaran Infrastruktur
Ia juga mengkhawatirkan apabila implementasi program makan siang gratis memotong anggaran dari subsidi sektor energi. Ini khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM).
"Khawatir juga kalau diambil dari subsidi BBM. Ini tidak hanya meningkatkan biaya transportasi, tetapi akan mendorog ke arah inflasi (lebih tinggi)," paparnya.
Prioritaskan Program Produktif
Ekonom yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro tersebut menyarankan agar pemerintah ke depan lebih mengedepankan program yang bersifat produktif.
"Lebih baik diarahkan untuk program yang lebih produktif meskipun argumentasinya meningkatkan pengembangan UMKM, tetapi akan sangat sulit bagaimana nanti monitoring evaluasi ketika program makan siang di-launching. Belum lagi skema pembelian bahan pangan, menjaga kualitas, dan lain-lain," tandas Esther.
Baca Juga
Seleksi Makan Siang Gratis Menggunakan IPM dan Antisipasi Risiko Keracunan
Dalam kesempatan terpisah sebelumnya pemerintah telah memastikan rencana program makan siang gratis tidak akan menggunakan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kepastian tersebut diungkap Tenaga Ahli Menteri Koordinator bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar.
Menurut Zaki, saat ini Kemenko Perekonomian tengah menjajaki berbagai skema yang akan digunakan dalam mewujudkan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah dan santri. Ia menambahkan pemerintah pusat sangat mengharapkan masukan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
"Yang dilakukan oleh Kemenko (Perekonomian) adalah belanja ide, belanja saran, belanja kritik dan juga belanja masalah. Ada saran dan ide dari daerah-daerah, karena antusiasnya masyarakat yang mengharapkan program ini bisa berjalan. Itu tergantung dari usulan daerah-daerah," ucap Zaki saat dijumpai di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, belum lama ini.
Pajak Dinaikkan
Menurut Esther, program makan siang gratis disinyalir dapat membebankan ruang fiskal. Terlebih, saat ini, porsi utang luar negeri mendekati separuh dari total produk domestik bruto (PDB) nasional.
"Program makan siang cukup kami kritisi. Kalau kita lihat lagi fiskal space-nya, utang sudah 38% terhadap PDB," ucap Esther.
Sementara itu Esther juga menilai tax ratio Indonesia masih relatif kecil. Saat ini, rasio pajak terhadap PDB hanya sekitar 10%.
Atas dasar fundamental tersebut, Esther menilai ke depan pemerintah akan berorientasi kepada peningkatan pajak, apabila program makan siang gratis benar-benar akan diimplementasikan. "Ke depan tentu pembiayaan darimana? Satu-satunya cara meningkatkan fiscal space, apalagi akan menargetkan tax ratio 23%, tendensinya ke arah penigkatan pajak," beber Esther.