Menkeu: Utang ke Bulog Dibayar Setelah Audit BPKP Keluar
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melunasi utang ke Perum Bulog setelah menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas adalah, kita akan melakukan pembayaran sesudah audit BPKP,” kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Baca Juga
Sri Mulyani mengatakan saat ini BPKP telah diminta untuk mengaudit secara lebih cepat. Sehingga, tagihannya bisa disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
“Dan ini seharusnya tidak ada masalah karena Bulog dan Bapanas bisa mendapatkan anggarannya mulai dari impor beras dan operasi market itu menggunakan dana perbankan dan akan kita bayarkan,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut perintah Presiden Joko Widodo pembayaran kepada Perum Bulog segera dilaksanakan. Sebab, Perum Bulog membutuhkan tambahan anggaran dari impor beras tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua sebesar Rp8,4 triliun dan biaya distribusi sebesar Rp2,8 triliun.
Baca Juga
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun," kata Airlangga
Airlangga telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024.
Pemerintah memutuskan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram yang diberikan sejak 2020 saat pandemi COVID-19 itu tetap disalurkan hingga tahun 2024.
Pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram untuk 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024. (CR-7)