Indef: Pemerintah Perlu Dorong Sektor Belanja Modal Atasi Perlambatan Ekonomi
JAKARTA, Investortrust.id - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah memperbanyak program-program produktif untuk mengatasi penurunan daya beli masyarakat. Menurut dia, tiga paket kebijakan untuk melindungi ekonomi domestik masih berkutat pada sektor konsumsi.
“Kalau ekonomi melemah, bukan dari sisi konsumsi yang harus didorong, banyakin program-program produktif. Perbanyak belanja di sektor modal yang padat tenaga kerja,” kata Tauhid, melalui sambungan telepon dengan Investortrust.id, Kamis (9/11/2023).
Tauhid memahami, tiga paket kebijakan berupa kredit usaha rakyat (KUR), insentif PPn ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan bantuan sosial (bansos) muncul karena pemerintah mengalami surplus pada kuartal-III 2023. Meski demikian, menurut dia, ada belanja pemerintah yang tidak berjalan sesuai rencana.
Baca Juga
Pemerintah Lansir Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem Rp750 Miliar
“Saya melihat government expenditure itu negatif. Sehingga pemerintah harus belanja besar-besaran,” ujar dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kontraksi belanja pemerintah terjadi karena penurunan tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang, dan bansos. Konsumsi pemerintah yang tumbuh 10,57% pada kuartal-II 2023 mengalami kontraksi menjadi -3,76%.
Salah satu belanja besar yang diharapkan pemerintah yaitu melalui sektor properti. Tauhid menyebut untuk menumbuhkan sektor properti, pemerintah sebetulnya perlu melihat sasaran kelas konsumen.
“Kalau (insentif) PPN tadi mengurangi cost, problem-nya siapa yang disasar. Masalahnya untuk menggerakkan ekonomi yang jumlahnya banyak di sektor properti, itu di kelas bawah,” kata dia.
Tauhid mengatakan masalah lanjutan muncul ketika sektor properti untuk kelas bawah diberikan insentif. Menurut dia, insentif untuk biaya administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa dengan cepat menaikkan penjualan di sektor properti.
Baca Juga
Angka Kemiskinan Ekstrem Turun, Wapres Beri Catatan Kritis Ini
“Barangnya dimurahin, tapi yang mau beli terkena tekanan daya beli gimana?” kata dia.
Realisasi KUR
Tauhid turut menyoroti realisasi KUR sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, realisasi KUR mengalami hambatan karena menghadapi rezim suku bunga tinggi.
“Banyak orang yang tidak mau meminjam karena bunga dan resikonya tinggi,” kata dia.
Data Kementerian koordinator bidang (Kemenko) Perekonomian menunjukkan, berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp 199,88 triliun atau sebesar 67,30% dari target Rp 297 triliun.
“Pinjaman itu telah diberikan kepada 3,61 juta debitur dengan tingkat non-performing loan (NPL) terjaga di angka 1,63%. Adapun penyaluran KUR di sektor produksi telah mencapai 55,46% dari total penyaluran dengan porsi penyaluran di sektor pertanian sebesar 30,40%” kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Kamis (9/11/2023).
Haryo mengatakan saat ini, fokus pemerintah dalam peningkatan kualitas program KUR melalui peningkatan debitur baru dan debitur graduasi KUR. Kondisi ini tercermin dari pencapaian target penerimanya.
“Pada tahun 2023, 79% penerima KUR merupakan debitur yang baru pertama kali menerima KUR. Sedangkan debitur KUR yang naik kelas mencapai 52% dari total debitur KUR,” ucap dia.
Baca Juga
Sistem bansos perlu perbaikan
Selain memperbaiki pendekatan atas perlambatan ekonomi, Tauhid menyarankan adanya perbaikan sistem yang dijalankan. Misalnya, perbaikan atas bansos. Menurut dia, bansos masih banyak terjadi kesalahan data.
“Masih banyak inclusion error dan exclusion error,” ujar dia.
Tauhid mengatakan, inclusion error merupakan data penerima bansos, tapi bukan orang miskin. Sementara itu, exclusion error merupakan kesalahan data karena tak memasukkan orang miskin atau orang yang layak menerima bantuan.
“Dua-duanya harus dibetulkan. Yang tidak layak dikeluarin, yang layak dimasukin. Kalau dibenerin itu (bansos) baru bisa ngaruh,” ucap dia.
Inflasi rokok dan sewa rumah
Dalam amatan Tauhid, saat ini ekonomi domestik mengalami inflasi yang menurun disertai daya beli yang bermasalah. Dia menyebut ada tiga hal yang menjadi penyebabnya.
“Harga pangan atau volatile food, harga rokok, dan sewa rumah. Itu yang mengurangi daya beli masyarakat dan tidak terjaga oleh pemerintah,” kata dia.
Tauhid mengatakan sewa rumah berpengaruh terhadap inflasi inti. Sementara itu, harga rokok akan berdampak pada administered price. “Harga beras dan cabai berpengaruh ke inflasi volatile food,” ucap dia.
Tauhid mengatakan kondisi ini semakin tajam karena tidak banyak investasi yang bertransformasi menjadi pekerjaan. “Jadi tidak ada sumber pendapatan baru. Akhirnya berimbas ke sektor tersier di kuartal-III 2023,” ucap dia. (CR-7)