PMI Manufaktur Indonesia Masih Ekspansif, Meski Turun 0,2 Poin
JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2024 masih berada di zona ekspansif. Pada Februari 2024, PMI manufaktur Indonesia berada di level 52,7 atau turun 0,38% dari Januari 2024 yang tercatat di level 52,9.
“Di tengah pelemahan ekonomi global dan masih berlanjutnya perlambatan manufaktur di beberapa negara, Indonesia mampu menjaga aktivitas manufaktur yang tetap kuat,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, melalui keterangan resminya, Jumat (1/3/2024).
Dari catatan BKF, beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti India dan Amerika Serikat (AS) masih tercatat ekspansif. India dan AS mencatatkan PMI Manufaktur masing-masing 56,7 dan 51,5.
Sementara itu, PMI manufaktur beberapa negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia dan Thailand mengalami kontraksi, masing-masing ke level 49,5 dan 45,3.
Baca Juga
Jepang dan Inggris Resesi, Kemenperin Klaim Kinerja Industri Manufaktur RI Kuat
“Capaian ini akan terus dijaga dengan optimalisasi APBN dan tetap mengantisipasi risiko global saat ini,” kata Febrio.
Kinerja manufaktur Indonesia yang masih ekspansif ini didorong oleh tingkat permintaan dalam negeri dan pembelian barang input sebagai antisipasi peningkatan permintaan menjelang Ramadan. Kepercayaan bisnis di Februari 2024 berada di level tertinggi, menandakan optimisme pelaku bisnis terhadap prospek produksi Indonesia di tahun 2024 relatif masih tinggi.
Sementara itu, inflasi Februari 2024 masih terkendali dan masih berada di dalam rentang sasaran pemerintah. Secara tahunan, inflasi Februari 2024 tercatat di angka 2,75%.
Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh harga pangan, khususnya beras. Pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan seiring dengan persiapan momen Ramadan dan Idulfitri 2024.
Berdasarkan komponennya, inflasi pangan bergejolak (volatile food) masih dalam tren yang meningkat, mencapai 8,47% (yoy) di bulan Februari. Beras sebagai komoditas dengan bobot inflasi terbesar dalam kelompok makanan, mengalami kenaikan harga secara gradual sejak 2023.
“Pemerintah terus melakukan langkah mitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah secara konsisten berupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan,” kata Febrio.
Baca Juga
Menperin Catat Investasi Manufaktur Capai Rp 565 Triliun Tahun 2023
Kenaikan harga ini salah satunya dipengaruhi oleh produksi yang rendah sebagai dampak iklim/cuaca yang berpengaruh pada siklus tanam dan panen. Puncak panen diperkirakan baru akan terjadi pada April mendatang. Selain beras, beberapa pangan yang juga mengalami kenaikan harga, antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan kentang.
Di sisi lain, inflasi inti yang menjadi komponen terbesar inflasi masih stabil di angka 1,68% (yoy) sementara inflasi harga diatur pemerintah (administered price) menurun tipis menjadi 1,67% (yoy), dari 1,74% (yoy) pada Januari 2024. Meskipun perlahan menurun, pergerakan inflasi administered price perlu diwaspadai seiring risiko kenaikan tarif transportasi pada bulan depan di masa mudik lebaran.
Febrio menyebut beberapa kebijakan yang ditempuh sebagai langkah stabilisasi harga beras, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, dukungan subsidi pupuk, percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), percepatan impor, dan pembatasan pembelian ritel untuk mengantisipasi panic buying.
“Inflasi volatile food diharapkan dapat kembali menurun hingga di bawah 5% untuk mendukung pencapaian sasaran pemerintah tahun 2024,” ujar dia.