Ekonom UI Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Inflasi Akibat Perang Iran-Israel
JAKARTA, investortrust.id - Serangan balasan Iran ke Israel dinilai dapat memicu kenaikan inflasi Indonesia. Ini karena konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah tersebut dapat memicu kenaikan harga energi dan masalah suplai barang.
“Kita tahu saat konflik pecah, arus barang terganggu. Suplai pasokan barang terganggu, biasanya harga barang-barang akan naik, inflasi akan naik,” kata Peneliti makroekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, kepada investortrust.id, Senin (15/4/2024).
Selain itu, Riefky mengatakan konflik Iran-Israel diprediksi akan menaikkan harga energi dan imported inflation. Menurut dia, dua inflasi ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Baca Juga
Analis: Konflik Iran-Israel Bisa Picu Pelemahan Pasar Saham Domestik Pekan Ini
“Ini yang harus kita waspadai, on top of inflation yang sudah terjadi dalam negeri akibat harga pangan. Jadi yang ini akan berdampak terhadap perekonomian dalam negeri,” ucap dia.
Riefky mengatakan, dari sisi fiskal, harga energi yang meningkat akan mengakibatkan beban anggaran subsidi terus membengkak. Kondisi semacam ini pernah terjadi di tahun 2022 ketika Rusia dan Ukraina terlibat konflik.
“Jadi ini kita perlu lihat lagi magnitude dari konflik ini, seberapa besar. Kalau konflik membesar, beban subsidi akan membesar dan mungkin perlu adanya tambahan adjustment dari harga subsidi BBM,” ujar dia.
Baca Juga
ASDP: Trafik Penyeberangan mulai Normal, Puncak Arus Balik Berakhir?
Riefky mengkhawatirkan, eskalasi konflik Iran-Israel dapat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Meski demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya akan dirasakan di Indonesia, melainkan juga negara-negara lain.
Perang di Timur Tengah itu akan mengakibatkan produksi dalam negeri di masing-masing negara terhambat. Dalam konteks Indonesia, perang di Timur Tengah akan menghambat impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan industri di dalam negeri.
“Impor kita 90% adalah bahan baku dan barang modal. Artinya, kalau impor terganggu, produksi dalam negeri pun akan terganggu. Ini berpotensi melambatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” kata dia.