Kebocoran Anggaran
Oleh: Bagong Suyanto - Guru Besar Sosologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF), FISIP Universitas Airlangga
INVESTORTRUST - Kebocoran dana negara ternyata tidak pernah ada matinya. Ketika menghadiri perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat, beberap waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto sendiri mengakui bahwa kebocoran kekayaan negara masih terus terjadi. Dia mengatakan banyak ahli ekonomi menyimpulkan 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bocor setiap tahun.
Prabowo mengaku mendapatkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa sepertiga APBN digunakan untuk belanja barang dan jasa. Namun karena belanja yang tidak efisien, 40% dari anggaran yang dibelanjakan itu menguap entah ke mana. Prabowo menyebut 40% anggaran itu hangus. Kalau sepertiga APBN sekitar Rp 1.200 triliun, berarti % dari uang sebesar itu mencapai Rp 480 triliun. Anggaran ratusan triliun seperti itu lah, menurut Prabowo yang hangus tiap tahunnya.
Prabowo optimistis, bila manajemen belanja makin baik dan efisien, itu artinya pemerintah memiliki peluang bisa mendapatkan dana siap pakai ratusan triliun dari hasil efisiensi. Persoalannya sekarang: apa yang harus dilakukan agar efisiensi anggaran benar-bensr dapat diwujudkan, dan alokasi APBN benar-benar akuntabel dan transparan pemanfaatannya demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kebocoran Anggaran
Di Indonesia, kebocoran anggaran pembangunan sekitar 30% sebetulnya bukan hal baru. Sekitar tahun 1990-an, begawan ekonomi Indonesia, almarhum Sumitro Djojohadikusumo, sejak lama pernah menyentil fenomena kebocoran anggaran hingga 30% yang terjadi dalam tubuh birokrasi. Pada akhir 2024, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga pernah menyatakan bahwa kebocoran di kisaran 30 persen masih menghantui APBN kita, dengan biang keladi utama berupa praktik korupsi yang melibatkan irisan antara pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum.
Satu-dua dekade telah berlalu. Alih-alih kebocoran anggaran pembangunan berhasil ditambal dan disingkirkan, justru dalam kenyataan persoalan yang sama terus berulang lintas generasi dan rezim. Kita tidak lagi sedang membicarakan sekadar kelalaian administratif, melainkan kegagalan sistemik dari kinerja aparatur birokrasi yang makin lama makin canggih dalam menyiasati hukum. Dua pintu utama yang membuka peluang terjadi inefisiensi dan kebocoran anggaran adalah korupsi yang telah menggurita dan inefisiensi struktural akibat fragmentasi birokrasi.
Pertama, praktik korupsi melalui upaya penggelembungan harga (mark-up), proyek fiktif, hingga suap perizinan dan pengadaan masih menjadi benalu utama. Celah ini tumbuh subur karena pengawasan internal sering kali tumpul dan sistem pelaporan pertanggungjawaban anggaran belum sepenuhnya transparan. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa dalam pembelajaan anggaran pembangunan, besaran alokasi anggaran umumnya tidak sesuai dengan harga di pasaran. Pelaksana proyek di lapangan, sering menjadi pihak yang harus pandai-pandai menyiasati pemeriksaan, sedangkan pimpinan dinas atau pimpinan daerah sering menjadi pihak yang paling diuntungkan karena adanya setoran dari bawahan.
Kedua, yang tak kalah merusak adalah pemborosan akibat ego sektoral dan belanja yang terfragmentasi. Sebagaimana sering disoroti dalam laporan LKPP, proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia umumnya berjalan sendiri-sendiri. Sebanyak 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota membeli barang yang sama—mulai dari bus, mobil pemadam kebakaran, komputer, hingga obat-obatan rumah sakit—secara terpisah. Akibatnya, untuk satu jenis barang yang identik, negara bisa membayar hingga belasan harga yang berbeda. Tanpa daya tawar kolektif (economies of scale), negara kehilangan potensi diskon besar dan justru membuka ruang negosiasi gelap di level daerah.
Ketiga, praktik kebocoran dan inefisiensi anggaran sering terjadi karena pos belanja operasional birokrasi seperti perjalanan dinas, rapat seremonial, dan alat tulis kantor yang kerap membengkak melampaui urgensi pelayanan publik. Di tingkat pusat, maupun daerah, alokasi anggaran untuk perjalanan dinas seringkali luar biasa besar. Aktivitas rapat justru lebih mendominasi daripada anggaran yang disalurkan untuk penyediaan fasilitas publik atau bantuan modal untuk pemberdayaan UMKM.
Bisa dibayangkan, siapa yang tak miris menyaksikan dana ratusan triliun rupiah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk merenovasi puluhan ribu sekolah rusak, membangun ribuan jembatan penghubung desa terpencil, meningkatkan fasilitas kesehatan, serta memperbaiki kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara secara layak menguap tak tentu rimbanya. Kebocoran anggaran bahkan yang memprihatinkan memaksa masyarakat membayar pajak dengan imbal balik layanan publik yang jauh dari kata prima.
Keempat, inefisiensi anggaran yang terjadi akibat praktik subkontrak ke subkontrak lain. Dalam pos pembangunan fisik dengan nilai kontrak yang besar dan kompleksitas teknis yang tinggi, ternyata sering terjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana kerap terjadi, sektor konstruksi menjadi salah satu titik paling rentan melalui modus subkontraktor berlapis. Pemenang tender utama kerap mengalihkan pengerjaan proyek kepada pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap perpindahan tangan memotong margin anggaran untuk keuntungan perantara, sehingga dana yang benar-benar digunakan untuk material dan pengerjaan fisik di lapangan menyusut drastis. Dampaknya terlihat pada penurunan spesifikasi kualitas bangunan atau proyek mangkrak. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, pemegang lelang proyek, meski dilakukan melalui lelang online, ternyata eksekusi di lapangan berjalan menyimpang.
Ruang Fiskal
Tingginya angka kebocoran angagran yang terus terjadi selama beberapa dekade belakangan ini menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar penyimpangan moral individu, melainkan produk dari desain tata kelola yang bermasalah. Untuk memastikan agar kebocoran anggaran benar-benar dapat dieliminasi, upaya melakukan konsolidasi pengadaan barang dalam tubuh birokrasi perlu dibarengi dengan transparansi harga berbasis kecerdasan buatan yang dapat diaudit publik, integrasi data penerima subsidi lintas kementerian, serta penegakan hukum yang menyasar pemulihan aset (asset recovery).
Tanpa pembenahan menyeluruh pada arsitektur perencanaan dan pengawasan, ruang fiskal Indonesia niscaya akan terus bocor sebelum sempat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Pengalaman telah banyak menunjukkan bahwa kebocoran anggaran berkorelasi lurus dengan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6,5—salah satu yang tertinggi di kawasan. Anggaran yang bocor tidak berputar menciptakan nilai tambah produktif di sektor riil, sehingga target pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi makin sulit diraih.
Ketika belanja negara bocor, sementara penerimaan pajak (tax ratio) masih jauh dari target yang dipatok, pemerintah sering kali terpaksa menutup celah pembiayaan melalui penarikan utang baru. Meski cara ini dalam jangka pendek mampu menutup kekurangan dan kebutuhan anggaran pembangunan, tetapi kewajiban untuk mambayar cicilan pokok dan bunga utang dari APBN tentu akan membuat ruang fiskal menjadi makin sempit. Pada titik ini, ketidakmampuan negara menutup kebocoran cepat atau lambat akan meruntuhkan legitimasi pemerintah di mata warga. Kepatuhan pajak masyarakat akan sulit meningkat apabila publik terus disuguhi berita pemborosan dan korupsi uang negara. Bagaimana pendapat anda? ***
