Bapanas Pastikan Pangan Aman, Perkuat Intervensi Harga Jelang Nataru
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Polda Metro Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini difokuskan pada pemantauan harga, kelancaran distribusi, penguatan intervensi pasar, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi pangan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyebutkan ketersediaan sejumlah komoditas pangan strategis diproyeksikan mencukupi hingga akhir tahun. Proyeksi stok akhir 2026 beberapa komoditas pangan strategis antara lain beras sebesar 13,93 juta ton, jagung 5,94 juta ton, gula konsumsi 1,92 juta ton, daging ayam ras 479,53 ribu ton, serta telur ayam ras 231,35 ribu ton.
“Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, stok pangan strategis nasional, termasuk beras, ayam, dan telur, berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun,” ujar Hermawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, kecukupan stok nasional perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi antardaerah. Pemetaan wilayah surplus menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pasokan dapat disalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan kenaikan harga.
Optimalkan instrumen stabilitasi pangan
Bapanas terus mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi pangan, antara lain penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Bapanas juga menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan GPM di DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.
“Penyaluran beras SPHP perlu segera dipercepat agar masyarakat dapat mengakses beras dengan harga yang lebih terjangkau. Ketepatan sasaran penyaluran juga harus menjadi perhatian,” kata Hermawan.
Dari sisi ketersediaan beras, Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten menguasai stok sekitar 133 ribu ton. Stok tersebut tersebar di wilayah DKI Jakarta dan Banten serta disiapkan untuk mendukung pelaksanaan penugasan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan.
Perwakilan Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Arjun Siregar, menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP tetap berjalan sebagai salah satu instrumen pengendalian harga beras. Bulog juga akan meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan GPM di berbagai titik.
“SPHP ini menjadi salah satu saluran yang digunakan dalam rangka mengendalikan harga beras. Saat ini masih tetap dilakukan dan tadi berdasarkan hasil rapat akan dilakukan upaya-upaya peningkatan GPM,” kata Arjun.
