DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp 208,68 Triliun, Prioritaskan UMKM dan Padat Karya

JAKARTA, investortrust.id - Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah telah mencairkan restitusi atau kelebihan pajak yang dibayarkan wajib pajak. Hingga 31 Oktober 2026, total restitusi yang sudah dicairkan Kementerian Keuangan mencapai Rp 208,68 triliun.

“Sesuai dengan arahan kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya,” kata Bimo, saat paparan APBN KiTa edisi November 2026, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Bimo mengatakan percepatan restitusi untuk UMKM dan padat karya merupakan bagian untuk mendukung likuiditas usaha. “Menjaga supaya keberlangsungan produksi tetap terjaga, serta menopang penyerapan tenaga kerja,” kata dia.

Dari total itu, Bimo mengatakan restitusi yang sudah dibayarkan untuk wajib pajak UMKM mencapai Rp 7,14 triliun. Sementara itu, pemohon restitusi pajak dari wajib pajak UMKM mencapai 125.375.

Baca Juga

DJP Tak Bisa Proyeksikan Total Restitusi, Fokus ke Penerimaan Pajak

Selama September hingga Oktober 2026, Bimo mengatakan peningkatan pencairan restitusi mencapai 86,5%. Pencairan mencapai Rp 604,91 miliar per bulan.

“Dibandingkan rata-rata Mei-Agustus sebelumnya sebesar Rp 324,33 miliar per bulan. Jadi hampir double,” kata dia.

Sementara itu, DJP juga memberikan restitusi khusus untuk sektor padat karya. Realisasi restitusi untuk sektor padat karya ini mencapai Rp 4,9 triliun untuk 2.767 wajib pajak pemohon per Oktober 2026.

“Ini sudah 92,1% dari total request industri yang tergolong padat karya,” kata dia.

Bimo menyebut kecepatan pencairan restitusi untuk sektor ini juga meningkat. Selama September-Oktober 2026, rata-rata pencairan restitusi pajak mencapai Rp 363,27 miliar per bulan.

“Meningkat 55,8% dibandingkan rata-rata Mei-Agustus 2026,” kata dia.

Pada akhir tahun, Bimo memproyeksikan masih tersisa pencairan restitusi. Selama dua bulan terakhir, November-Desember mencapai Rp 418 miliar.

“Kami mengapresiasi request dan juga khususnya dukungan terhadap sektor padat karya dan UMKM. Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami,” kata dia.