Prabowo Minta Bunga PNM Dipangkas Jadi Maksimal 8%, Menko Muhaimin Ungkap Sedang Diuji Coba

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah tengah mematangkan rencana penurunan suku bunga pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha prasejahtera melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dari skema sebelumnya yang berkisar di angka 24 persen, pemerintah berencana memangkasnya menjadi maksimal 8%.

Kebijakan strategis ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memperluas akses permodalan yang lebih murah dan berkeadilan bagi perempuan di lapisan bawah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, skema pembiayaan berbunga ringan tersebut saat ini sudah memasuki tahap uji coba dan ditargetkan bisa segera diluncurkan dalam waktu dekat.

"Presiden memerintahkan secepat-cepatnya PNM untuk perempuan prasejahtera ini maksimal 8% dan sedang diuji cobakan. Insyaallah dalam waktu dekat akan terwujud perempuan produktif prasejahtera akan menikmati bunga maksimal 8% dari seluruh kebutuhan pinjaman," kata Muhaimin kepada awak media saat ditemui di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang, Senin (9/11/2026) dikutip dari keterangan tertulis.

Muhaimin menilai, keringanan suku bunga ini sangat krusial untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Melalui skema pembiayaan kelompok atau tanggung renteng, PNM tercatat telah menjangkau hingga 23,3 juta perempuan yang kini didorong aktif dalam kegiatan ekonomi produktif.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Rp 2,6 Triliun untuk Subsidi Bunga PNM Mekaar 8%

Ia juga mengenang kembali akar historis model pembiayaan tersebut yang terinspirasi dari Grameen Bank di Bangladesh—gagasan peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus. Menurutnya, pendekatan tersebut terbukti efektif memberdayakan kelompok prasejahtera jika dikelola dengan pendampingan yang tepat.

"Indonesia hari ini sangat butuh ide-ide baru seperti Grameen Bank. Karena PNM yang terinspirasi dari Grameen Bank ini sudah bisa menggerakkan 23 juta perempuan prasejahtera menjadi produktif," ujarnya.

Kendati demikian, pemerintah tetap memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability) dari model bisnis pembiayaan ini agar sistem jangka panjangnya tetap sehat dan terus mampu melayani kebutuhan masyarakat luas.

Di samping mempermudah akses modal, Muhaimin menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM—khususnya yang digerakkan oleh perempuan—harus diiringi dengan peningkatan skala usaha (naik kelas). Pemerintah berkomitmen mengintegrasikan aspek perluasan pasar, adopsi teknologi digital, serta kreativitas ekonomi agar para pelaku usaha mikro mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Menutup keterangannya, ia menekankan pentingnya pergeseran orientasi belanja anggaran negara. Setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dipastikan mampu menstimulasi kegiatan ekonomi produktif, melahirkan wirausahawan baru, dan mendongkrak kesejahteraan dari akar rumput.

"Ekosistem itu bagaimana agar APBN secepat-cepatnya menjadi kekuatan yang melahirkan pengusaha baru, melahirkan ekonomi yang tumbuh di bawah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terang pria yang akrab disapa Cak Imin itu.