Menko Muhaimin Minta Strategi Pengentasan Kemiskinan Bergeser ke Program Pemberdayaan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong lintas kementerian/ lembaga untuk mempercepat pergeseran strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ia menekankan pentingnya memperkuat program pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen utama agar keluarga miskin dapat meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara mandiri.
Muhaimin menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Kemiskinan Klaster Data di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas.
Menurut Muhaimin, bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan masyarakat tidak boleh berjalan secara terpisah. Bansos tetap disalurkan sebagai jaring pengaman bagi yang membutuhkan, tetapi masyarakat yang memiliki potensi berkembang harus segera didorong ke program penciptaan kerja, pelatihan keterampilan, penguatan usaha, hingga akses pembiayaan dan pasar.
"Bansos dan pemberdayaan harus berjalan sejalan. Yang membutuhkan perlindungan harus kita lindungi, tetapi yang sudah memiliki kemampuan untuk tumbuh harus segera kita dorong untuk berdaya. Jangan sampai terus-menerus berada dalam program bantuan," ujar Muhaimin dikutip dari keterangan tertulis.
Baca Juga
Ia menilai salah satu tantangan besar saat ini adalah belum optimalnya koordinasi program pemberdayaan antarkementerian dan lembaga. Oleh karena itu, sinergi pemetaan program menjadi krusial agar tidak terjadi tumpang tindih intervensi di lapangan.
Selain koordinasi antarlembaga, Muhaimin menggarisbawahi pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran data melalui ground check serta mekanisme usul-sanggah harus terus diperkuat agar pemerintah dapat memetakan secara tepat siapa yang butuh perlindungan dan siapa yang siap didorong untuk mandiri.
"Data jangan hanya digunakan untuk mencari siapa yang menerima bantuan. Data harus bisa menjawab siapa yang harus dilindungi, siapa yang harus diberdayakan, dan intervensi apa yang paling tepat supaya mereka bisa keluar dari kemiskinan," tegasnya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengejar target penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 5 persen pada tahun 2029. Muhaimin menegaskan perlunya perubahan indikator keberhasilan, yaitu tidak lagi hanya mengukur seberapa banyak bantuan tersalurkan, melainkan berapa banyak keluarga yang berhasil meningkatkan pendapatan dan naik kelas.
