Bekal Aksesi ke OECD, Pemerintah Prioritaskan Aturan Suap Lintas Negara

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan aksesi untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD terus berjalan. Saat ini, proses kepatuhan perundangan Indonesia terhadap standar OECD telah mencapai 80%.

“Tentu dari 80% itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan dari pada perundangan-undangan, termasuk salah satunya adalah foreign bribery yang menjadi prioritas,” kata Airlangga usai mengikuti rapat Perkembangan Aksesi OECD, di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pembahasan suap lintas negara tersebut menjadi fokus karena Indonesia belum memiliki secara spesifik aturan spesifik tentang tindak pidana ini. Airlangga mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu masuk di dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Meski demikian, Airlangga menjelaskan bahwa pembahasan suap antarnegara ini juga menjadi bagian dari wacana pendefinisian ulang kerugian negara dalam UU Tipikor.

“Kita konsentrasi kepada foreign bribery itu saja. Itu nanti salah satu usulan [dalam] Undang-Undang Tipikor yang sedang direvisi,” ujar dia.

Baca Juga

Airlangga: Literasi Keuangan Indonesia Capai 69,57 Persen, Lampaui OECD

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga merevisi UU Statistik. Ini sejalan dengan proses revisi atas UU Statistik yang berjalan di DPR.

“Jadi itu minta dipercepat untuk tahun depan,” kata dia.

Tak hanya dua aturan itu, Airlangga menjelaskan pemerintah juga ingin merevisi UU Persaingan Usaha agar memenuhi standar OECD. Revisi UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha ini dilakukan mengingat belum terdapat revisi sejak kemunculan aturan tersebut pada tahun 1999.

“Jadi ini kan sudah oleh KPPU [Komisi Pengawas Persaingan Usaha] juga sudah diajukan dan dengan komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR dimana itu minta segera diselesaikan,” jelas dia.

Airlangga menjelaskan bahwa revisi UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tersebut terutama terkait merger, akuisisi, dan notifikasi, dan lain-lain.

Airlangga menargetkan revisi atas tiga aturan tersebut dapat diselesaikan tahun mendatang. Ini sebagai langkah agar proses aksesi dapat diselesaikan 2028.

“Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan,” kata dia.