Jangan Bertengkar Gara-gara Satu Jam

“Penurunan pengangguran bukan alasan untuk berpuas diri, tetapi juga bukan alasan untuk menuduh statistik sedang mempermainkan kenyataan. Ada persoalan yang jauh lebih penting: apakah pekerjaan yang tersedia sudah cukup untuk membuat rakyat hidup sejahtera?“

Oleh: Andri Yudhi Supriadi - Pemerhati Statistik dan Kebijakan Sosial Ekonomi, Alumni Universitas Indonesia

INVESTORTRUST - Belakangan ini, publik ramai memperdebatkan konsep bekerja minimal satu jam dalam seminggu yang digunakan dalam statistik ketenagakerjaan. Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026, muncul pertanyaan: bagaimana mungkin pengangguran turun ketika seseorang yang hanya bekerja satu jam seminggu sudah dikategorikan bekerja?

Sebagian menganggapnya sebagai keberhasilan pemerintah, sebagian lain menilainya sebagai permainan statistik. Perdebatan pun bergeser dari persoalan ekonomi menjadi pertarungan pembenaran politik.

Padahal, ada sesuatu yang lebih penting untuk dipahami. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan definisi bekerja, tetapi justru melupakan kualitas kehidupan orang yang bekerja.

Satu Jam bukan Standar Kesejahteraan

Konsep bekerja minimal satu jam dalam seminggu bukan temuan baru BPS, apalagi rumusan yang dibuat untuk memperindah angka pengangguran pemerintah. Konsep ini mengacu pada standar statistik ketenagakerjaan internasional yang dikembangkan melalui International Conference of Labour Statisticians (ICLS).

Tujuannya adalah mengidentifikasi penduduk yang benar-benar melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan selama periode referensi satu minggu. Batas tersebut memungkinkan berbagai bentuk pekerjaan, termasuk pekerjaan informal, usaha keluarga, pekerjaan musiman, dan pekerjaan lepas, tetap tercatat dalam statistik.

Bayangkan seorang petani yang mengolah lahannya, pedagang kecil yang berjualan beberapa jam, atau pengemudi daring yang menerima pesanan tidak setiap hari. Jika pekerjaan baru diakui setelah mencapai 35 jam seminggu, sebagian aktivitas ekonomi mereka justru tidak akan tertangkap.

Namun, penting dipahami bahwa batas satu jam adalah ketentuan klasifikasi statistik, bukan standar pekerjaan layak. Seseorang yang bekerja satu jam belum tentu memperoleh pendapatan memadai. Sebaliknya, seseorang yang bekerja 40 jam seminggu pun belum tentu hidup sejahtera.

Di sinilah kesalahpahaman publik bermula. Status bekerja, kecukupan pekerjaan, dan kesejahteraan merupakan tiga persoalan berbeda. Statistik pengangguran terutama menjawab persoalan pertama, bukan seluruhnya.

Membaca Angka yang Lebih Penting

Mari kita kembali pada rilis BPS 5 November 2026. TPT Agustus 2026 tercatat 4,75 persen, turun 0,09 poin persentase dibandingkan Agustus 2025. Jumlah penganggur mencapai 7,38 juta orang, berkurang sekitar 77 ribu orang.

Angka tersebut patut diapresiasi sebagai perkembangan positif. Namun, jangan berhenti di sana.

Dari 147,99 juta penduduk bekerja, terdapat 99,85 juta pekerja penuh, 35,30 juta pekerja paruh waktu, dan 12,84 juta setengah pengangguran. Jumlah setengah pengangguran meningkat sekitar 1,24 juta orang dibandingkan Agustus 2025.

Setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Artinya, mereka sudah bekerja, tetapi masih membutuhkan kesempatan kerja yang lebih memadai.

Angka ini justru layak memperoleh perhatian lebih besar. Ada 12,84 juta orang yang secara statistik sudah bekerja, tetapi belum memperoleh kecukupan pekerjaan menurut ukuran jam kerja dan keinginan bekerja lebih banyak.

Belum lagi pekerja informal yang mencapai 57,93 persen dari seluruh penduduk bekerja. Mereka tidak otomatis miskin atau tidak produktif. Namun, besarnya proporsi ini mengundang pertanyaan mengenai kepastian pendapatan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan pekerjaan.

Ada pula perkembangan yang tidak boleh diabaikan: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun dari 70,59 persen menjadi 70,33 persen. Artinya, proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi justru sedikit menurun.

Mengapa sebagian penduduk usia kerja tidak masuk angkatan kerja? Apakah karena melanjutkan pendidikan, mengurus rumah tangga, faktor usia, atau justru berhenti mencari pekerjaan karena merasa kesempatan semakin terbatas? Pertanyaan ini membutuhkan pendalaman, bukan sekadar membaca angka TPT.

Paradoks Bekerja Lebih Banyak, tetapi Belum Tentu Lebih Sejahtera

Ada fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat kita. Seseorang sudah bekerja penuh, tetapi masih mencari pekerjaan tambahan. Pekerjaannya mungkin sudah mencapai 40 jam seminggu, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Ia kemudian menjadi pengemudi daring pada malam hari, berdagang pada akhir pekan, atau mengambil pekerjaan lepas setelah menyelesaikan pekerjaan utamanya.

Secara statistik, orang tersebut bukan setengah pengangguran karena sudah bekerja minimal 35 jam. Namun, secara ekonomi, kondisinya memberikan sinyal bahwa pekerjaan utama belum tentu memberikan kecukupan pendapatan.

Inilah yang saya sebut paradoks ketenagakerjaan: bekerja semakin keras, tetapi belum tentu hidup semakin sejahtera.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dengan menghitung berapa banyak orang yang memperoleh pekerjaan. Kita juga perlu mengetahui apakah pekerjaan tersebut memberikan pendapatan yang memadai, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan pekerja menikmati kehidupan yang lebih baik.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Diterjemahkan Menjadi Pekerjaan Berkualitas

Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika dibaca bersama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 yang mencapai 5,47 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen.

Ekonomi tumbuh, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,44 juta orang, tetapi jumlah penganggur hanya berkurang sekitar 77 ribu orang. Pada saat bersamaan, jumlah setengah pengangguran meningkat.

Kombinasi ini bukan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi gagal menciptakan pekerjaan. Namun, juga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pertumbuhan telah menghasilkan peningkatan kualitas pekerjaan secara merata.

Kita perlu menelusuri sektor mana yang menciptakan pekerjaan, jenis pekerjaan apa yang bertambah, serta apakah pertumbuhan sektor tersebut menghasilkan pendapatan dan produktivitas yang lebih baik.

Pertanian masih menyerap 28,20 persen pekerja, perdagangan 17,86 persen, dan industri pengolahan 13,75 persen. Pertanyaan pentingnya adalah apakah pertumbuhan industri pengolahan yang mencapai 5,87 persen telah menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang sebanding? Apakah investasi baru menciptakan pekerjaan produktif atau lebih banyak meningkatkan kapasitas produksi melalui teknologi dan otomatisasi?

Kita juga perlu meneliti apakah perpindahan pekerja dari sektor formal ke informal menjadi salah satu penjelasan mengapa pengangguran terbuka turun sementara kualitas pekerjaan belum tentu membaik.

Inilah pekerjaan rumah yang jauh lebih penting daripada memperdebatkan satu jam bekerja.

Jangan Jadikan Statistik sebagai Senjata Politik

Pemerintah tentu berhak menyampaikan bahwa penurunan pengangguran merupakan perkembangan positif. Namun, pemerintah juga perlu terbuka terhadap kenyataan bahwa jutaan pekerja masih membutuhkan pekerjaan yang lebih memadai.

Sebaliknya, masyarakat berhak mempertanyakan apakah angka pengangguran sudah menggambarkan kondisi yang mereka alami. Namun, kritik seharusnya dibangun berdasarkan pemahaman metodologi yang benar, bukan tuduhan bahwa statistik sengaja dimanipulasi.

Pengalaman seseorang yang kesulitan mencari pekerjaan adalah kenyataan yang harus didengar. Tetapi pengalaman individual tidak otomatis menggambarkan seluruh kondisi nasional. Demikian pula angka nasional tidak boleh digunakan untuk meniadakan pengalaman masyarakat.

Di sinilah pentingnya menjaga independensi BPS. Statistik harus tetap menjadi barang publik, bukan milik pemerintah yang sedang berkuasa ataupun kelompok yang sedang mengkritiknya.

Kita membutuhkan statistik yang kredibel, pemerintah yang terbuka, media yang kritis, akademisi yang objektif, dan masyarakat yang semakin melek data.

Pada akhirnya, pembangunan bukan perlombaan menurunkan angka pengangguran semata. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pekerjaan yang produktif, memberikan penghasilan layak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jangan sampai kita terlalu sibuk bertengkar gara-gara satu jam, sampai lupa memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi jutaan orang yang bekerja.

Sebab, keberhasilan pembangunan bukan sekadar ketika rakyat tercatat bekerja, melainkan ketika bekerja benar-benar membuat rakyat lebih sejahtera. ***