Luhut: Jangan Bertengkar Lagi soal MBG, Perbaiki Pengelolaannya
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak perlu memperdebatkan lagi mengenai program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah baik dan yang diperlukan saat ini perbaikan tata kelolanya.
Hal itu disampaikan Luhut seusai pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
"Saya kira mengenai MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu, itu barang baik. Tinggal pengelolanya saja yang tentu kita perbaiki," kata Luhut.
Baca Juga
Luhut menjelaskan, DEN telah menjalankan arahan Presiden untuk melakukan survei terkait tata kelola MBG. Survei itu dilakukan dengan metode random sampling terhadap 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua. Sampel yang dipilih secara komputerisasi tersebut merepresentasikan keseluruhan populasi SPPG yang saat ini beroperasi.
"Jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," katanya.
Berdasarkan survei itu, DEN menemukan program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga berhasil menciptakan ekosistem rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Anggota DEN, Septian Hario Seto, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari survei independen yang dilakukan DEN terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
“Jadi satu hal yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen, kami biayai sendiri, terutama untuk melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika program MBG dijalankan,” kata Seto.
Dari hasil survei, DEN menemukan bahwa 86,9% SPPG memiliki setidaknya satu pemasok berskala kecil atau UMKM yang berada di sekitar lokasi operasional mereka.
“Hasil pertama yang kami lihat positif adalah bahwa 86,9% dari SPPG yang ada saat ini paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut,” katanya.
Bahkan, secara rata-rata setiap SPPG bekerja sama dengan tiga UMKM sebagai pemasok kebutuhan bahan baku. Temuan ini menunjukkan bahwa program MBG turut menciptakan peluang ekonomi baru di tingkat lokal.
“Kalau dihitung secara rata-rata, ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG selain mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia, juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru,” ujarnya.
Seto melanjutkan, DEN juga menemukan sekitar 64% hingga 65% UMKM pemasok berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Hal ini menggambarkan manfaat ekonomi program yang lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha lokal dibandingkan pemasok besar dari luar daerah.
“Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65 persen sektor UMKM ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelasnya.
Baca Juga
Dilantik Prabowo Jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang Komitmen Efisiensi Anggaran MBG
Selain mendorong pertumbuhan UMKM, program MBG juga disebut berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja di daerah. Hasil survei menunjukkan hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.
“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99 persen memang berasal dari warga sekitar,” kata Seto.
Untuk itu, Seto menyebut program MBG berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal I 2026 mencapai 5,61%.
“Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61% ya,” katanya.