Pemerintah Dorong Keluarga 'Naik Kelas', 44.200 Anak Miskin Bersekolah Gratis

JAKARTA, investortrust.id — Sebanyak 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar kini telah mengenyam pendidikan secara layak melalui program Sekolah Rakyat. Selain menjamin masa depan generasi muda, pemerintah berkomitmen mengiringi langkah tersebut dengan program pemberdayaan bagi para orang tua agar keluarga dapat lepas dari jerat kemiskinan secara permanen.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan rasa takjubnya melihat transformasi psikologis dan semangat anak-anak penerima manfaat program ini dalam waktu relatif singkat.

"Saya sendiri sangat kaget, dibanding enam bulan yang lalu, sekarang anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat sudah berubah segalanya. Semuanya menjadi segar, motivasinya tinggi, sudah tidak traumatik dalam hidupnya," ujar Muhaimin saat ditemui di sela-sela acara penyerahan Mandaya Awards dan Innovilleague Awards 2026 di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Menurut Muhaimin, sebelum bergabung dengan Sekolah Rakyat, sebagian besar anak-anak tersebut menghadapi tekanan sosial dan pengalaman hidup yang berat. Kini, mereka memiliki ruang aman untuk belajar, mengembangkan potensi, dan merajut kembali asa masa depan.

Meski demikian, pemerintah menyadari perlunya pendampingan khusus yang berkelanjutan bagi anak-anak dengan latar belakang sosial yang kompleks.

Baca Juga

Apresiasi Pejuang Pemberdayaan, Menko Muhaimin Serahkan Mandaya dan Innovilleague Awards 2026

Strategi pengentasan kemiskinan yang diusung pemerintah tidak berjalan satu arah. Di saat anak-anak fokus menempuh pendidikan, para orang tua turut disasar melalui program LAKSMI. Melalui program ini, orang tua siswa dibekali keterampilan, pelatihan, serta kapasitas baru untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga.

"Anaknya belajar, orang tuanya memiliki kemampuan baru, kemudian berkeluarga dan insya Allah tahun ini kita akan berhasil; anaknya bersekolah dengan masa depan yang cerah dan orang tuanya mandiri menjadi orang yang produktif," tutur Muhaimin.

Pendekatan integratif ini menggabungkan jaring pengaman sosial dengan program pemberdayaan. Saat ini, tercatat sebanyak 28,8 juta keluarga miskin masih menerima perlindungan sosial dari pemerintah melalui sinergi Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait. Namun, perlindungan tersebut harus bertransisi menjadi kemandirian ekonomi.

"Kita bersyukur angka kemiskinan turun dan akan terus kita perjuangkan untuk turun, tetapi kita juga ingin seluruh warga miskin kita akhirnya bisa menjadi warga yang naik kelas, memiliki produktivitas yang tinggi, dan menjadi subjek pembangunan nasional kita," tegasnya.

Kemenko PM terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar program perlindungan sosial, sektor pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi tidak berjalan secara parsial. Dengan skema ini, intervensi pemerintah tidak sekadar mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan membuka jalan lebar bagi keluarga prasejahtera untuk membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Muhaimin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawal arah baru transformasi pembangunan nasional ini, di mana masyarakat didorong menjadi subjek yang mandiri, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan zaman.

"Dua tahun pemberdayaan menunjukkan kemajuan yang berarti. Mari kita bersama-sama jaga dan wujudkan transformasi Indonesia yang lebih berdaya, agar rakyat kita semakin berjaya dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang," pungkasnya.