1,1 Juta Jiwa Lepas dari Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Bidik Target Nol Persen Tahun Ini

JAKARTA, investortrust.id — Sebanyak 1,1 juta jiwa dilaporkan berhasil keluar dari jerat kemiskinan ekstrem dalam kurun waktu dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Capaian ini turut mengerek turun angka kemiskinan nasional dari 8,57% menjadi 8,07%.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, pemerintah saat ini terus mempercepat berbagai program intervensi agar tingkat kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga menyentuh angka nol persen pada akhir tahun 2026 ini.

"Kemiskinan turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen, di mana yang miskin ekstrem sudah kita berhasil dorong untuk keluar dari kemiskinan ekstrem sejumlah 1,1 juta jiwa dan kita ingin terus bekerja agar kemiskinan ekstrem akhir tahun ini bisa nol," ujar Muhaimin di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Menurut Muhaimin, paradigma penanganan kemiskinan nasional kini bergeser. Penanganan kelompok prasejahtera tidak cukup hanya diselesaikan melalui pemberian bantuan sosial (bansos) semata, melainkan wajib diiringi dengan pemberdayaan yang komprehensif. Tujuannya agar masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan, usaha, serta sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Dalam arah kebijakan baru ini, Kemenko PM mengusung prinsip 'Bansos Sementara, Berdaya Selamanya'. Bansos tetap dihadirkan sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan, namun secara paralel program pemberdayaan digencarkan agar masyarakat secara bertahap mandiri dan terlepas dari ketergantungan bantuan.

Sebagai fondasi percepatan, pemerintah mengandalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Digitalisasi dan penyatuan data ini mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi sasaran penerima bantuan sekaligus menghubungkan mereka dengan program pemberdayaan yang tepat guna.

Sepanjang dua tahun terakhir, tercatat sebanyak 26,8 juta keluarga miskin telah menerima uluran tangan pemerintah. Di sektor pendidikan, program Sekolah Rakyat sukses menjangkau 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar sebagai pintu masuk peningkatan taraf hidup keluarga.

Baca Juga

Gandeng Kementan, Menko Muhaimin Bidik 88 Daerah Atasi Kemiskinan Lewat Pemberdayaan Pertanian

Sementara di sektor ekonomi, sinergi antara Kemenko PM dan Kementerian UMKM telah memfasilitasi 3,25 juta pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan terjangkau. Penguatan ini juga mencakup akses bahan baku, teknologi, peningkatan mutu produk, hingga perluasan pasar.

Peluang kesejahteraan turut dibuka melalui penciptaan lapangan kerja dan pelibatan warga dalam rantai pasok program strategis nasional. Melalui ekosistem Badan Gizi Nasional (BGN), misalnya, sekitar 1,3 juta warga miskin terserap sebagai tenaga kerja, sementara 148.000 pelaku usaha baru berhasil masuk ke dalam rantai pasoknya.

Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin menekankan, keberhasilan menekan angka kemiskinan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia meminta agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan melalui APBN memiliki dimensi pemberdayaan yang jelas dan bermuara pada terbangunnya ekosistem ekonomi kerakyatan.

"Sekali lagi kepada seluruh kementerian, kepada lembaga, kepada Kementerian Keuangan, hendaknya semua APBN yang keluar dimensinya adalah pemberdayaan dan membangun ekosistem ekonomi, sehingga tidak ada lagi egosektoral menggunakan APBN masing-masing tanpa ada satu koordinasi pemberdayaan," tegasnya.

Pemerintah berharap, penurunan angka kemiskinan tidak berhenti pada statistik semata. Jangka panjangnya, masyarakat diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang kokoh sehingga mampu bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.