Kadin dan BUMN Bisa Jadi Kunci RI Keluar dari 'Middle Income Trap'

JAKARTA, investortrust.id — Dean & CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro mengusulkan penguatan peran sektor swasta melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai dua mesin penggerak ekonomi untuk membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.

Menurut Bambang, Indonesia dapat mengembangkan pendekatan yang menggabungkan peran sektor swasta seperti di Jepang dan Korea Selatan dengan peran perusahaan milik negara seperti di China.

“Jadi, mengapa kita tidak beralih ke dua mesin, bukan hanya satu mesin? Mesin yang satu adalah sektor swasta, dan yang lainnya adalah BUMN dengan mandat khusus,” kata Bambang dalam acara Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Dia menyebut, pemerintah perlu menyediakan aturan yang konsisten dan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor swasta dan BUMN. Pemerintah juga perlu mendorong kedua sektor tersebut untuk meningkatkan kemampuan industri dan berpartisipasi dalam rantai pasok serta rantai nilai global.

Dikatakan Bambang, Kadin Indonesia dapat berperan dalam mempertemukan pembeli dan pemasok yang kredibel untuk membangun rantai pasok dan rantai nilai industri.

PIlar pengembangan industri

Lantas, Bambang memaparkan tiga pilar pengembangan industri, yakni membangun kemampuan pemasok, mengembangkan layanan industri seperti utilitas bersama, logistik, dan pengujian, serta memperkuat rekayasa melalui adopsi dan peningkatan teknologi.

Ia turut mencontohkan pengalaman Jepang dan Korea Selatan yang mengandalkan sektor swasta dalam mengembangkan industri manufaktur dan ekspor. Perusahaan-perusahaan di kedua negara tersebut berkembang melalui adopsi teknologi, peningkatan kemampuan produksi, dan inovasi.

Di kesempatan itu, Bambang memaparkan, Samsung yang awalnya merupakan perusahaan perdagangan, LG yang memulai bisnis dari kosmetik, serta Hyundai yang bergerak di bidang konstruksi sebelum berkembang ke industri otomotif.

Baca Juga

Ketum Kadin: Genjot Ekspor dan Investasi, Perkuat UMKM agar Indonesia Mendunia

Menurut Bambang, pemerintah memiliki peran dalam mendorong perusahaan agar tidak berhenti pada bisnis yang sudah dijalankan, tetapi terus mengembangkan teknologi dan meningkatkan daya saing.

“Pemerintah harus mendorong sektor swasta untuk bersama-sama membawa negara keluar dari middle-income trap,” ujarnya.

Bambang juga menekankan pentingnya penyerapan teknologi sebagai tahapan untuk meningkatkan pendapatan negara. Dia merujuk pendekatan tiga tahap dalam World Development Report 2024 yang diterbitkan Bank Dunia, yakni investasi (investment), penyerapan teknologi (infusion), dan inovasi (innovation).

Bambang menilai, investasi dapat mendorong negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. Selanjutnya, penyerapan teknologi diperlukan untuk meningkatkan posisi dari kelompok menengah bawah menjadi menengah atas, sedangkan inovasi dibutuhkan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi.

“Indonesia perlu terlebih dahulu memperkuat infusion,” tegas Bambang.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan, sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membantu negara keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Kemudian, Anindya mengungkapkan, 92% produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari luar belanja pemerintah, yakni investasi, ekspor, dan konsumsi domestik.

“Kadin adalah suara independen dunia usaha yang dimandatkan melalui undang-undang, dan kami memahami dengan jelas bahwa 92% PDB kita berasal dari luar belanja pemerintah, yaitu investasi, ekspor, serta konsumsi domestik,” tandasnya.

Anindya juga menyoroti pentingnya industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Dia mengatakan, indeks manufaktur Indonesia turun dari 32% pada 2002 menjadi sekitar 19% saat ini.

“Untuk tumbuh, kita perlu melakukan industrialisasi. Indeks manufaktur kita turun dari 32% pada 2002 menjadi sekitar 19% sekarang,” tutur Anindya.

Menurut Anindya, peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi diperlukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, serta inklusif.

Dia juga menekankan, Indonesia perlu memanfaatkan peluang bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Presiden kita menargetkan pertumbuhan 8% dengan alasan yang jelas, yakni untuk berupaya keluar dari middle-income trap, seperti yang telah dilakukan negara-negara lain sebelumnya,” pungkas Anindya.

Cc: Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie (tiga dari kiri) dan Dean & CEO Asian Development Bank Institute, Bambang Brodjonegoro (dua dari kiri) saat menandatangani MoU dalam Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026). Foto: investortrust/Rizqi P Satria