Perkuat Ketahanan Energi & Fiskal, agar Indonesia Mampu Lewati Guncangan Global
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha M. Rachbini menilai perekonomian Indonesia tidak bisa dikatakan baik-baik saja di tengah tekanan harga minyak dan ketidakpastian geopolitik. Guncangan eksternal berpotensi meningkatkan biaya produksi, mempersempit ruang fiskal, menekan rupiah, serta menghambat pembiayaan dunia usaha.
“Ekonomi Indonesia tidak bisa dikatakan baik-baik saja,” kata Eisha dalam keterangan tertulisnya. Menurut dia, terdapat tiga jalur utama yang menyalurkan dampak guncangan global ke perekonomian nasional, yakni energi dan fiskal, rantai pasok global, serta investasi dan pasar keuangan. Ketiganya saling berkaitan dan dapat memperbesar tekanan terhadap sektor riil maupun kehidupan masyarakat.
Karena itu, Eisha menilai, respons kebijakan ekonomi perlu dipusatkan pada penanganan ketiga jalur tersebut. Pemerintah harus memastikan upaya menjaga stabilitas juga mampu melindungi kegiatan produksi, kelangsungan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat.
Jalur pertama berasal dari sektor energi dan fiskal. Eskalasi geopolitik berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan energi lainnya, meningkatkan biaya input produksi, serta memperbesar kebutuhan subsidi dan kompensasi energi. Tekanan tersebut dapat memicu inflasi sekaligus mengurangi keleluasaan pemerintah membiayai kebutuhan pembangunan.
Baca Juga
2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nilai Ekonomi Pertanahan Tembus Rp 1.834 Triliun
Eisha mengingatkan, ruang fiskal Indonesia sudah menghadapi keterbatasan di tengah meningkatnya kebutuhan belanja untuk berbagai program prioritas. Tambahan beban energi akan membuat pengelolaan anggaran semakin menantang karena pemerintah harus menjaga keterjangkauan harga tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal.
Ketergantungan pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) memperbesar kerentanan Indonesia. Meski tidak seluruh minyak yang dibeli berasal dari kawasan konflik, perubahan harga internasional, ketidakpastian pasokan, dan kenaikan ongkos pengangkutan tetap dapat meningkatkan biaya pengadaan energi domestik.
Di sektor riil, menurut Eisha, kenaikan biaya energi akan merambat ke ongkos produksi dan distribusi. Perusahaan menghadapi tekanan terhadap margin usaha, sedangkan masyarakat berisiko menanggung kenaikan harga barang dan jasa. Apabila tekanan berlangsung lama, kemampuan pelaku usaha memenuhi kewajiban pembiayaan juga dapat terganggu sehingga risiko kredit meningkat.
Jalur kedua berasal dari fragmentasi dan gangguan rantai pasok global. Ketidakpastian pengiriman serta kenaikan harga bahan baku dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja, sementara pembiayaan perdagangan atau trade finance berpotensi menghadapi tekanan.
Baca Juga
Industri Dalam Negeri Butuh Gas, Kadin dan Asaki Dukung Bahlil Pangkas Ekspor
Dalam kondisi tersebut, perusahaan membutuhkan dana lebih besar untuk mempertahankan kegiatan operasional. Namun, ketidakpastian pasokan dan biaya membuat perencanaan produksi serta ekspansi menjadi lebih sulit. Eisha mengingatkan, dampaknya dapat berlanjut pada tertundanya investasi dan terhambatnya penciptaan lapangan kerja dalam beberapa tahun ke depan.
Jalur ketiga berkaitan dengan investasi dan pasar keuangan. Gejolak global dapat mendorong investor memindahkan portofolio ke aset yang dinilai lebih aman. Pergeseran tersebut berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN).
Kenaikan imbal hasil dan tekanan nilai tukar selanjutnya dapat meningkatkan biaya dana atau cost of funds. Lembaga keuangan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit, sehingga akses pembiayaan dunia usaha berpotensi semakin terbatas ketika kebutuhan modal kerja justru meningkat.
Menurut Eisha, kombinasi biaya produksi yang lebih tinggi dan pembiayaan yang lebih mahal perlu menjadi perhatian serius. Tekanan pasar keuangan dapat menjalar menjadi persoalan operasional perusahaan, investasi, dan kesempatan kerja.
Baca Juga
IAW Apresiasi 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Ingatkan Pengawasan Jangan Kendur
Ia juga menyoroti potensi pelebaran defisit neraca perdagangan migas akibat kenaikan biaya impor energi. Kebutuhan valuta asing untuk membayar impor dapat menambah tekanan terhadap rupiah. Dalam pandangannya, risiko tersebut semakin perlu diantisipasi ketika pasar modal juga menghadapi tekanan terkait evaluasi MSCI.
Pelebaran defisit perdagangan migas dapat mengurangi surplus perdagangan secara keseluruhan. Sementara itu, pelemahan rupiah berpotensi kembali meningkatkan biaya impor energi dan bahan baku, sehingga memperkuat tekanan terhadap produksi dan harga domestik.
Sebagai gambaran kondisi pasokan, laporan Katadata pada 21 Oktober 2026, yang mengutip Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, menyebut Indonesia kehilangan sekitar 25% sumber impor BBM akibat konflik Timur Tengah. Laporan itu juga menyebut harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada pada kisaran US$105–106 per barel pada pertengahan Oktober 2026. Angka kehilangan sumber impor tersebut tidak berarti pasokan BBM nasional secara keseluruhan berkurang 25%.
Dalam bahan pemikirannya, Eisha turut menyoroti gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb serta perbedaan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Disparitas harga dapat mendorong pergeseran konsumsi ke BBM yang lebih murah, sehingga pengelolaan pasokan dan ketepatan sasaran subsidi menjadi semakin penting. Risiko guncangan eksternal tersebut juga menjadi perhatian dalam buku Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 berjudul Menavigasi Guncangan Global: Menguji Ketahanan Ekonomi Indonesia. Buku ini membahas kerentanan Indonesia terhadap konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan dan rantai pasok, serta perubahan iklim. (indef.or.id)
Menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE), INDEF mengukur dampak sejumlah skenario guncangan global. Publikasi resmi INDEF menyebut skenario lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21%, menurunkan ekspor 2,44%, dan mengurangi upah riil 0,28%.
Baca Juga
IHSG Sesi I Ditutup Melambung 1,09% ke 5.446, Sektor Energi hingga Konsumer Primer Naik
Eisha menambahkan bahwa hasil simulasi tersebut dengan potensi kenaikan inflasi sebesar 0,28% dan peningkatan impor 7,8%. Angka-angka itu merupakan hasil simulasi berdasarkan skenario kajian, bukan realisasi ekonomi. Penurunan sebesar 0,21% juga tidak berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi minus 0,21%.
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa guncangan energi memiliki konsekuensi luas. Ketika biaya energi meningkat, tekanan dapat muncul bersamaan pada perdagangan, pendapatan riil pekerja, konsumsi rumah tangga, dan kemampuan perusahaan mempertahankan produksi. Guna memperkuat ketahanan pasokan, Pertamina melakukan diversifikasi sumber impor, termasuk dari Afrika, Amerika Serikat, dan wilayah lain, serta berupaya meningkatkan produksi migas domestik. Langkah tersebut disampaikan jajaran manajemen Pertamina sebagaimana diberitakan Katadata. (katadata.co.id)
Eisha menekankan pentingnya menghubungkan penanganan jangka pendek dengan pengurangan ketergantungan energi dalam jangka panjang. Pengembangan biofuel, panas bumi, tenaga surya, hidrogen hijau, serta bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF) perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal.
Penguatan tersebut perlu berjalan bersama reformasi subsidi secara bertahap agar lebih tepat sasaran dan tetap melindungi masyarakat yang membutuhkan. Dalam rekomendasi resminya, INDEF juga menekankan stabilisasi makroekonomi, kredibilitas fiskal, perlindungan daya beli, pengurangan ketergantungan impor bahan baku industri, serta diversifikasi ekspor.
Bagi Eisha, keberlanjutan pertumbuhan global tidak serta-merta menghilangkan risiko bagi Indonesia. Pemulihan masih menghadapi hambatan, sementara ketidakpastian geopolitik terus memengaruhi harga, pasokan, dan keputusan investasi. Karena itu, keberhasilan kebijakan ekonomi perlu tercermin pada kemampuan menjaga produksi tetap berjalan, pembiayaan tetap tersedia, serta daya beli dan lapangan kerja tetap terlindungi.
