Pembangunan Infrastruktur Kurang dari 50% APBN, Bappenas dan Kadin Bentuk Satgas KPBU
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrusts.id -- Pembangunan infrastruktur di Indonesia memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa sinergi tersebut sangat dibutuhkan, tidak hanya antara pemerintah dan dunia usaha, melainkan juga dengan masyarakat di daerah.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan di daerah sangat besar. Pihaknya menegaskan dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah, dan kini tinggal menunggu penetapan prioritas serta pola sinergitas yang akan diterapkan agar proses pembangunan dapat dipercepat.
“Di daerah-daerah butuh banyak sekali pembangunan. Dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah, tinggal kita menunggu kira-kira prioritas yang perlu dibangun apa dan pola sinergitasnya akan seperti apa, sehingga pembangunan ini bisa dipercepat,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Guna mempercepat pembangunan tersebut, Kadin Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas telah sepakat membentuk kantor bersama. Fasilitas ini didirikan untuk memastikan ketersediaan informasi yang lancar dan dapat dibagikan secara efektif kepada seluruh anggota Kadin Indonesia di berbagai wilayah. Sinergitas ini dijadwalkan akan diluncurkan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin pada 29–31 Oktober mendatang, sehingga dapat menjadi basis informasi baru bagi para pelaku usaha di seluruh Indonesia.
“Sinergitas ini, insyaallah akan kami luncurkan, di Rapimnas kami nanti 29-31 Oktober sehingga menjadi informasi baru bagi teman-teman dunia usaha di seluruh Indonesia,” kata dia.
Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Nasional di Kadin Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan kerja sama dengan pemerintah juga menghasilkan Satgas Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Strategis Inovatif. Ini menjadi jawaban atas kemampuan APBN yang terbatas dalam pembangunan infrastruktur.
“Mungkin, kemampuan APBN itu enggak sampai 50% untuk bisa membangun keseluruhan infrastruktur,” ujar Bayu.
Bayu menjelaskan bahwa Satgas KPBU dan Pembiayaan Strategis Inovatif ini juga menjadi jawaban agar proyek-proyek KPBU dapat terealisasi dengan baik.
“Kadin [Indonesia] pasti akan membuktikan diri sebagai agregator dan konsolidator yang baik. Kadin, sebagai wadah dari seluruh dunia usaha tentu akan memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan arahan ketua umum kami, bahwa Kadin adalah mitra strategis dari pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
Baca Juga
Deputi Bidang Pembiayaan dan investasi Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka mengatakan bahwa pemerintah akan menawarkan proyek-proyek dengan harapan dunia usaha dapat ikut serta. Saat ini, pemerintah tengah fokus pada human capital development dan social development. Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah tengah menekankan kedaulatan pangan, energi, dan hilirisasi.
“Mengapa hilirisasi itu menjadi penting? Supaya kita tidak lagi hanya menjadi penjual barang mentah, tapi kita juga menjadi produsen dari produk-produk Indonesia yang mempunyai nilai tambah tinggi,” kata Putut.
Selain itu, Putut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kedaulatan energi. Ini berkaca dari dampak perang di Selat Hormuz yang membuat harga energi melambung.
“Maka, kita harus membangun energi alternatif, energi terbarukan, dan sumber energi lainnya, kita bangun bersama,” harap dia.