Kadin Indonesia dan Bappenas Jalin Kerja sama untuk Dorong Pembangunan Nasional
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membuat kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk mendorong pembangunan nasional ke depan. Kerja sama ini dilandasi kebutuhan pembangunan Indonesia yang semakin besar.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko menjelaskan pemerintah memiliki agenda pembangunan yang kuat dan strategis. Akan tetapi, di sisi lainnya, dunia usaha memiliki kapasitas.
“Yaitu modal, teknologi, inovasi, jaringan, serta kemampuan eksekusi yang dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan agenda tersebut,” kata Taufan, di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Baca Juga
Kadin Dorong Perlindungan Pengusaha untuk Perkuat Investasi dan Iklim Usaha
Taufan menyebut bahwa kecepatan pembangunan nasional tidak hanya bertumpu kepada pemerintah. Untuk itu, butuh kolaborasi yang kuat, terstruktur, dan berkelanjutan antara pemerintah dan dunia usaha.
“Kami berpandangan bahwa pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah membutuhkan dunia usaha atau dunia usaha membutuhkan pemerintah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita membangun ekosistem yang membuat keduanya dapat bergerak bersama secara lebih cepat,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembiayaan dan investasi Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka menyadari bahwa pembangunan membutuhkan investasi dan pembiayaan yang besar. Data dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menunjukkan pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan yaitu mencapai Rp 40.000 triliun.
“Sebagian kecil saja itu yang akan bersumber dari APBN. Oleh karena itu, peranan dari investasi swasta menjadi luar bisa bermanfaatnya,” kata Putut.
Baca Juga
Kadin Gandeng Russian Export Center, Genjot Perdagangan Pertanian RI–Rusia
Meski demikian, Putut mengatakan bahwa kerja sama pemerintah dengan badan usaha tidak semata-mata tentang pembiayaan. Lebih jauh dari itu, kerja sama itu untuk menghadirkan proyek pembangunan yang berkualitas, layak dan berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas dia.
Berdasarkan rencana pemerintah, Putut mengatakan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang digagas Presiden Prabowo Subianto memfokuskan sebanyak 60 proyek hingga 2026. Selain itu, pemerintah juga memiliki Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki kemudahan dalam pelaksanaannya.
“Nah proyek-proyek seperti inilah yang memang kita akan fokuskan dalam komunikasi kita,” kata dia.
Selain itu, Putut juga berharap Kadin Indonesia juga mampu menguatkan ekosistem investasi untuk menciptakan kepastian usaha.
“Dalam konteks ini, memang perlu kita perhatikan, sehingga tidak hanya kepastian, tapi juga dari sisi kebijakan, regulasi, proses perizinan, dan pembagian risiko. Jadi, sangat penting pemerintah juga perlu terus meningkatkan memperkuat koordinasi dan menyelesaikan berbagai hambatan,” kata dia.