Dino Patti Djalal Sarankan Pemerintah Bentuk Satgas untuk Yakinkan MSCI, Ingatkan Kebijakan Satu Pintu

JAKARTA, investortrust.id - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menyarankan pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi reformasi di pasar saham Indonesia setelah munculnya pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pesan itu disampaikan Dino di platform media sosial pribadinya.

“Bentuk satgas khusus untuk fokus menangani isu MSCI yang terdiri dari menko ekonomi, menteri keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan OJK [Otoritas Jasa Keuangan]. Jangan banyak bicara dulu karena pasar sangat sensitif terhadap celetukan pejabat yang asal bunyi. Terapkan kebijakan satu pintu,” kata Dino, diakses Senin (26/10/2026).

Dino menjelaskan MSCI bukan IMF, lembaga internasional yang dulu mempunyai agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah tertentu, dan sering menimbulkan protes. Menurutnya, MSCI merupakan organisasi non-pemerintah yang netral, independen, dan tidak berkepentingan.

“Modal dasar MSCI adalah kepercayaan. Trust. Dan karena itu mereka tidak akan mau didikte negara manapun dan hanya tunduk pada benchmark yang telah mereka tetapkan sendiri,” ucap dia.

Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu mengatakan MSCI menerapkan tolak ukur yang sama bagi Indonesia, China, India, Korea Selatan, Brazil, dan yang lain tanpa memandang sistem politik dan menyimpan agenda politik.

“Berdasarkan kriteria yang sama, skor Indonesia dalam indeks MSCI pernah setinggi sekitar 2,6% tapi sekarang dengan kriteria yang sama, skor Indonesia anjlok ke 0,35%” ujar dia.

Baca Juga

Dino Patti Djalal Bantah Isu Kunjungan ke Kediaman Dubes Singapura

Dengan skor yang sama, kata Dino, skor China adalah sekitar 20%, India 11%, Korea Selatan 18%, Brazil 4,8%, Meksiko 1,7%, dan Uni Emirate Arab 1,27%. “Tidak ada konspirasi. Hanya ada penilaian yang profesional dan merata kriterianya bagi semua,” ujar dia.

Masalah MSCI ini, kata Dino, bukan pertandingan adu jotos. “Ini bukan permainan tentang nasionalisme yang perkasa,” kata dia.

Dino menjelaskan, China juga pernah berusaha untuk memasukkan saham domestiknya ke level emerging market di MSCI. Tapi, upaya tersebut ditolak selama tiga tahun berturut-turut.

“Namun, China merespons dengan terbuka. Menyesuaikan dengan standar MSCI tanpa memaki-maki atau defensif dan mereka berhasil masuk di tahun 2018. Begitu juga Yunani yang kastanya sempat diturunkan di 2013 dan sekarang dinyatakan akan naik kelas lagi,” kata dia.

Tak perlu adu kredibilitas

Selain itu, Dino juga mengingatkan bahwa pemerintah tak perlu adu kredibilitas dengan MSCI. Sebab, investor global memiliki banyak produk yang menurut aturan dilarang diinvestasikan di pasar stand alone yang tidak jelas rimbanya.

“Mungkin ada investor yang berani mengambil risiko karena kepentingan politik, misalnya. Tapi, ini ibarat kita menjual motor dengan mengibarkan bendera nasionalisme, tapi motornya mahal dan tanpa garansi. Sementara, saingan kita menjual motor tanpa mengibarkan bendera tapi lebih murah dengan kualitas terjamin, ada garansi, dan juga ada asuransi selama lima tahun,” kata dia.

Tak hanya itu, Dino juga mengingatkan bahwa sebelum berunding dengan MSCI, pemerintah perlu ada evaluasi internal dengan sejujur-jujurnya. Misalnya tentang distorsi perdagangan saham yang dicatat dari MSCI ada dasarnya.

“Dalam dunia saham kita, salah satu masalahnya adalah bagaimana menangani transaksi saham gorengan yang sarat dengan kepentingan politik atau intervensi terselubung dari pihak tertentu,” kata dia.

Dino mengatakan ini akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski dilematis, Dino mengingatkan bahwa OJK harus memilih.

“Tidak bisa kita mengharapkan skor MSCI naik, sementara praktik yang menyimpang terus berjalan,” kata dia.

Terakhir, Dino menyarankan agar pemerintah bisa mengatasi pengumuman MSCI dengan strategi yang serius. Dia berharap pemerintah berdiskusi serius dengan MSCI. Dia mengibaratkan diskusi serius antara seorang nasabah yang meyakinkan kreditur.

“Yakinkan MSCI niat baik kita dan hindari sikap yang terkesan denial, defensif atau arogan. Kalau kita merasa sanggup untuk memenuhi standar yang diterapkan OECD untuk masuk menjadi anggota, seharusnya kita juga sanggup memenuhi standar MSCI,” kata dia.