BKPM: Membidik Investasi US$618,1 Miliar, Hilirisasi Hijau Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Indonesia berpeluang menjadikan hilirisasi dan energi bersih sebagai mesin pertumbuhan baru melalui pengembangan industri bernilai tambah, penguatan rantai pasok domestik, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memetakan 28 komoditas strategis di delapan sektor utama dengan potensi investasi sekitar US$618,1 miliar hingga 2040, yang diproyeksikan membuka lebih dari tiga juta lapangan kerja baru.
Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan, besarnya peluang tersebut perlu diikuti perubahan arah hilirisasi menuju industri yang semakin bersih, efisien, dan berdaya saing. Pengolahan sumber daya alam harus berkembang hingga menghasilkan material, komponen, dan produk rendah karbon yang dibutuhkan pasar global.
“Indonesia tidak ingin berhenti sebagai pemasok komoditas. Kita ingin membangun rantai pasok industri hijau yang tangguh, berdaya saing, dan semakin terintegrasi dengan pasar global,” ujar Rudy dalam Seminar Nasional Green Economy 2045 di Hotel Aryaduta, kawasan Tugu Tani, Jakarta, Selasa (29/09/2026).
Baca Juga
Airlangga: Green Economy dan Digital Development, Twin Engine yang Bakal Dongkrak Pertumbuhan 2-3%
Seminar yang diselenggarakan Investortrust itu mengangkat tema “Menjadikan Ekonomi Hijau sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Menuju Indonesia Emas yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Rudy hadir mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang berhalangan hadir.
Menurut Rudy, Indonesia memiliki tiga modal yang saling melengkapi untuk membangun industri berkelanjutan, yakni sumber daya alam yang melimpah, potensi energi bersih yang besar, dan peluang hilirisasi yang luas. Ketiganya perlu dikembangkan dalam satu ekosistem agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Pasar domestik memberikan skala bagi industri untuk tumbuh, sedangkan akses ke pasar global menyediakan ruang ekspansi. Pemerintah, kata dia, berperan menjaga kepastian kebijakan, kualitas pelayanan, dan iklim investasi yang kondusif agar keunggulan tersebut dapat diterjemahkan menjadi realisasi usaha.
Rudy menjelaskan, peluang pengembangan ekonomi hijau Indonesia terbuka di tengah meningkatnya investasi transisi energi global. Mengutip BloombergNEF, ia menyebut investasi dunia pada bidang tersebut mencapai US$2,3 triliun pada 2025, meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendorong terbesarnya adalah transportasi terelektrifikasi dengan investasi US$893 miliar, energi terbarukan US$690 miliar, serta jaringan listrik US$483 miliar.
Menurut Rudy, perkembangan itu menunjukkan bahwa transisi energi semakin berkaitan dengan penentuan lokasi industri, pembentukan rantai pasok, penguasaan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Negara yang mampu menyediakan energi bersih sekaligus membangun ekosistem industri akan lebih kompetitif dalam menarik investasi.
“Pembangunan ekonomi hijau di Indonesia bukan hanya terkait agenda penurunan emisi, melainkan kesempatan membangun ekosistem manufaktur, rantai pasok domestik, inovasi, dan pekerjaan bernilai tambah yang berlandaskan keberlanjutan,” katanya.
Ia menegaskan, Indonesia telah memiliki momentum investasi yang dapat menjadi pijakan. Langkah berikutnya adalah mengarahkan investasi tersebut ke kegiatan yang semakin produktif, hijau, dan menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
Realisasi Investasi dan Serapan Pekerja
Rudy menyampaikan, realisasi investasi pada semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan. Angka tersebut setara dengan 49,5% dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Realisasi investasi itu menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja Indonesia, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komposisinya, menurut Rudy, relatif seimbang antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pemerataan lokasi investasi juga mulai terlihat. Investasi di luar Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2% dari total realisasi semester pertama.
Pada periode yang sama, investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7% dari keseluruhan realisasi investasi. Sebanyak 75,7% investasi hilirisasi tersebut berada di luar Jawa. Rudy menekankan, besarnya realisasi perlu diikuti peningkatan kualitas investasi. Hilirisasi harus bergerak lebih jauh dari pengolahan bahan baku menuju produksi material, komponen, dan barang rendah karbon yang memiliki daya saing global.
Baca Juga
PLTS 100 GWp hingga E50, DEN: Transisi Energi Bisa Lebih Cepat
Dalam peta jalan hilirisasi, Rudy menjelaskan perlunya pengembangan industri secara bertahap, dimulai dari pengolahan dan pemurnian sumber daya alam, dilanjutkan ke material dan komponen, hingga produk akhir bernilai tambah tinggi.
Rantai nilai yang perlu diperdalam mencakup komponen panel surya, bahan bakar nabati atau biofuel, bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF), hidrogen, kendaraan listrik, baterai, serta sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy storage system (BESS).
Peluang pasar untuk produk-produk tersebut terus berkembang. Mengacu pada data perdagangan UN Comtrade dengan pengelompokan barang lingkungan yang disampaikannya, Rudy menyebut perdagangan kendaraan listrik dan baterai meningkat dari sekitar US$90 miliar pada 2019 menjadi hampir US$450 miliar pada 2025.
Sementara itu, perdagangan teknologi energi terbarukan meningkat dari sekitar US$210 miliar menjadi lebih dari US$350 miliar dalam periode yang sama.
Menurut Rudy, Indonesia memiliki basis sumber daya yang kuat untuk masuk lebih dalam ke pasar tersebut. Penguatan industri domestik diperlukan agar Indonesia dapat memperoleh manfaat dari peningkatan permintaan global sekaligus memperbesar kandungan nilai tambah di dalam negeri.
Potensi Energi Terbarukan Terbuka Lebar
Rudy menyebut potensi energi terbarukan nasional berdasarkan pemutakhiran Kementerian ESDM mencapai sekitar 3.687 GW, dengan potensi tenaga surya sekitar 3.294 GW. Namun, menurut pembaruan data 2026 yang dikutipnya, kapasitas energi baru dan terbarukan yang telah dimanfaatkan baru sekitar 16,3 GW atau kurang dari 0,5% dari keseluruhan potensi tersebut.
Kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan menunjukkan luasnya ruang pengembangan. Peluang investasi mencakup pembangunan pembangkit, jaringan listrik, penyimpanan energi, serta industri pendukung.
Pasokan energi bersih yang andal dan terjangkau, kata Rudy, dapat memperluas peluang investasi pada industri kendaraan listrik, baterai, logam hijau, dan material maju. Penggunaannya juga membantu menurunkan jejak karbon proses produksi.
Baca Juga
DEN Ungkap Peluang RI Rebut Bisnis Data Center dari Singapura
Energi bersih turut menopang pengembangan bahan kimia dan bahan bakar rendah karbon, termasuk hidrogen, SAF, dan biofuel, terutama bagi sektor yang sulit dielektrifikasi.
Rudy mengatakan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025–2034 memuat kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61% berasal dari energi baru dan terbarukan, 10,3 GW atau sekitar 15% dari penyimpanan energi, serta 16,6 GW atau sekitar 24% dari pembangkit fosil. Pembangkit listrik tenaga surya menjadi sumber tambahan kapasitas EBT terbesar, dengan rencana sebesar 17,1 GW.
Menurut Rudy, implementasi RUPTL membuka peluang investasi sekitar Rp2.133,7 triliun, termasuk sekitar Rp1.341,8 triliun untuk EBT melalui skema pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP).
Pembangunan sektor kelistrikan tersebut juga berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ia menyebut kebutuhan pekerja pada sektor pembangkitan diperkirakan melebihi 836.000 orang, dengan lebih dari 760.000 di antaranya merupakan pekerjaan hijau atau green jobs.
Di sektor ekonomi digital, Rudy menegaskan bahwa ketersediaan listrik bersih semakin penting untuk menarik investasi pusat data dan kegiatan digital berkualitas tinggi. Kebutuhan serupa juga muncul dalam pengembangan kawasan industri hijau, transportasi rendah karbon, dan kota berkelanjutan.
Menurut dia, basis energi yang lebih bersih membuka ruang bagi pengembangan industri masa depan, termasuk amonia hijau, penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS, serta penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau CCUS. Peluang lain mencakup pasar karbon dan ekonomi sirkular, yang dapat memperluas kegiatan usaha sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
Baca Juga
“Dampaknya bukan hanya tambahan investasi, tetapi juga pekerjaan berkualitas, ekspor yang lebih kompetitif, dan posisi Indonesia yang lebih kuat dalam rantai pasok global,” ujar Rudy.
Dengan demikian, pengembangan energi bersih memiliki keterkaitan luas dengan transformasi industri. Ketersediaannya dapat menjadi faktor yang menentukan kemampuan Indonesia menarik kegiatan produksi dan teknologi bernilai tambah tinggi.
Bawa Teknologi dan Akses Pasar
Rudy menekankan bahwa kemitraan investasi yang dibutuhkan Indonesia harus memberikan manfaat lebih luas daripada pemasukan modal. Investor diharapkan ikut membangun kemampuan industri nasional melalui teknologi, pengembangan kompetensi, dan perluasan akses pasar.
“Kemitraan yang kita cari bukan hanya modal. Indonesia membutuhkan mitra yang membawa teknologi, kompetensi, akses pasar, dan juga komitmen jangka panjang untuk membangun rantai pasok di dalam negeri,” katanya.
Komitmen tersebut diperlukan agar investasi memiliki hubungan yang kuat dengan perekonomian domestik. Pengembangan rantai pasok di Indonesia diharapkan memperluas kesempatan bagi perusahaan nasional sekaligus memperkuat kemampuan tenaga kerja.
Untuk meningkatkan investasi pendukung ekonomi hijau, Rudy menilai pembagian peran, koordinasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan harus diperjelas. Pemerintah perlu memastikan kepastian regulasi, perizinan yang semakin terintegrasi, kesiapan lahan, serta sinkronisasi dengan tata ruang dan perencanaan energi. Kesiapan tersebut dibutuhkan agar rencana investasi dapat berlanjut menjadi pembangunan dan kegiatan usaha.
Baca Juga
Dorong Green Economy, Mandiri Institute Usul Insentif bagi Pelaku Usaha yang Hitung Emisi Karbon
Sementara itu, pemangku kepentingan lainnya perlu memperkuat pembiayaan, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan perluasan kemitraan. Rudy menegaskan, kecepatan transformasi akan ditentukan oleh kerja sama pemerintah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan investor global. Koordinasi lintas sektor diharapkan menghasilkan investasi nyata dan industri hijau yang mampu bersaing.
“Investasi yang terealisasi harus berujung pada nilai tambah, pekerjaan berkualitas, transfer teknologi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya. Ia berharap Seminar Nasional Green Economy 2045 menghasilkan gagasan konstruktif dan kolaborasi nyata. Dengan menghubungkan potensi sumber daya, energi bersih, hilirisasi, dan investasi, Indonesia diharapkan dapat membangun ekonomi hijau sebagai mesin pertumbuhan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.