BKPM Petakan Potensi Investasi Hijau Rp 9.800 Triliun hingga 2040, Incar Ekosistem EV
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah Indonesia terus mematangkan langkah strategis untuk mentransformasi ekonomi nasional menuju industri rendah karbon dan berkelanjutan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memetakan potensi investasi di sektor strategis mencapai US$ 618,1 miliar (sekitar Rp 9.800 triliun) hingga tahun 2040 mendatang.
Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Mohammad Rudy Salahuddin, mengungkapkan bahwa pemetaan tersebut mencakup 28 komoditas strategis yang tersebar di 8 sektor utama. Peta jalan hilirisasi hijau ini diperkirakan dapat membuka lebih dari 3 juta lapangan kerja baru.
"Rantai nilai yang perlu kita perdalam mencakup komponen panel surya, biofuel, molekul bersih seperti sustainable aviation fuel (SAF) dan hidrogen, hingga kendaraan listrik, baterai, serta Battery Energy Storage System (BESS)," kata Rudy dalam Seminar Nasional Investortrust Green Economy 2045 di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menurut Rudy, potensi energi baru terbarukan (EBT) nasional yang telah dimutakhirkan oleh Kementerian ESDM sangat berlimpah, yakni mencapai 3.687 gigawatt (GW), di mana potensi tenaga surya mendominasi hingga 3.294 GW. Namun, pemanfaatannya hingga 2026 baru sekitar 16,3 GW atau kurang dari 0,5 persen.
"Ruang investasi masih terbuka sangat lebar, baik pada sektor pembangkit, jaringan transmisi, penyimpanan energi, maupun industri pendukungnya," terangnya.
Selain itu, mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW. Sebanyak 61% atau 42,6 GW di antaranya ditargetkan berasal dari EBT dengan nilai peluang investasi mencapai Rp 2.133,7 triliun. Sektor pembangkitan EBT ini diperkirakan akan menyerap lebih dari 760.000 tenaga kerja berbasis green jobs.
Baca Juga
Menko Airlangga Dorong Revisi RUPTL, Target PLTS 100 GWp Jadi Pengungkit Ekonomi Hijau
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada kesempatan yang sama mendorong revisi RUPTL seiring target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp) dalam 2-3 tahun ke depan.
Menurut Airlangga, target PLTS 100 GWp akan mengubah kebutuhan dan arah pengembangan energi nasional. Penyesuaian RUPTL diperlukan karena kebutuhan tambahan pembangkit hingga 2034 harus diselaraskan dengan target baru pemerintah.
“Ini RUPTL-nya mesti direvisi. Karena di sini kebutuhannya masih sekitar 69,5 GW di tahun 2034, padahal Bapak Presiden kemarin mendorong agar dikembangkan proyek terutama untuk solar panel sebesar 100 gigawatt peak (GWp),” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan pengembangan ekonomi hijau merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut mencakup dorongan terhadap swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.