BKPM Resmikan Desk Investasi di Jateng untuk Pangkas Birokrasi dan Kawal Proyek Besar

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi membentuk Desk Investasi di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Langkah strategis ini dihadirkan guna memangkas rantai birokrasi perizinan serta mempercepat realisasi penanaman modal di daerah.

"Kita berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah," ujar Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/11/2026) yang disiarkan melalui kanal Youtube.

Todotua tak memungkiri bahwa urusan perizinan masih kerap menjadi kendala klasik dalam investasi, terutama bagi proyek-proyek berskala besar serta berisiko tinggi yang menuntut koordinasi lintas sektoral antar-kementerian.

Oleh karena itu, Desk Investasi dirancang sebagai jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha. Posko taktis ini difungsikan untuk mengurai berbagai hambatan krusial, mulai dari persoalan perizinan, sengketa atau kepastian lahan, hingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

Pembentukan di Jawa Tengah ini menjadikan wilayah tersebut sebagai lokasi keempat setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, cakupan wilayah kerja Desk Investasi ini turut melingkupi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur, dengan fokus utama mengawal proyek-proyek investasi jumbo bernilai di atas Rp1 triliun.

Baca Juga

BKPM: Membidik Investasi US$618,1 Miliar, Hilirisasi Hijau Jadi Mesin Pertumbuhan Baru

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik kehadiran Desk Investasi ini sebagai instrumen penguatan iklim kepastian berusaha sekaligus akselerator dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi investor di lapangan.

"Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi," kata Luthfi.

Ia berharap sinergi erat antara pusat dan daerah ini mampu mengakselerasi pengembangan kawasan industri baru serta melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi alternatif di Jawa Tengah. Percepatan perizinan dinilai sebagai kunci utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan kerja.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jateng saat ini telah mendorong 12 kabupaten/kota untuk menyiapkan potensi kawasan industri baru dengan luas minimal 50 hektar yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sejumlah megaproyek investasi pun tengah berada dalam radar pengawalan ketat Pemprov Jateng, di antaranya pembangunan industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan groundbreaking pada Desember 2026, rencana ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun, hingga relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun.

Berdasarkan catatan DPMPTSP Jateng, performa investasi daerah menunjukkan tren positif. Realisasi penanaman modal sepanjang Januari hingga September 2026 telah menyentuh angka Rp72,54 triliun atau setara dengan 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun, yang sukses menyerap 340.334 tenaga kerja dari total 82,420 proyek.

Khusus pada Triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat membukukan Rp24 triliun—tumbuh 16,78 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya—dengan penyerapan 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek. Catatan gemilang ini turut didukung oleh pertumbuhan ekonomi Jateng yang berada di level 5,83 persen secara year-on-year.