Wamen Todotua Resmikan Desk Investasi Regional di Medan, Kawal Realisasi Rp 100 Triliun

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mengoperasikan empat Desk Investasi Regional di Medan, Semarang, Makassar, dan Balikpapan secara serentak, dengan pusat peresmian yang dipusatkan di Medan, Sumatra Utara, Senin (9/11/2026). Kehadiran posko taktis ini ditargetkan mampu mengawal realisasi investasi dengan total nilai mencapai Rp100 triliun melalui pendampingan proyek strategis dan percepatan penyelesaian hambatan di lapangan.

Peresmian tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, serta turut dihadiri oleh Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama sejumlah gubernur dari wilayah regional Sumatera.

"Desk investasi ini adalah langkah taktis yang dilakukan oleh Keminveshil/BKPM untuk mengawal realisasi investasi. Kita turun untuk menjemput bola, melakukan koordinasi, fasilitasi dan debottlenecking untuk percepatan realisasi proyek, serta pengawasan investasi," jelas Todotua dikutip dari keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).

Kelanjutan perluasan layanan investasi

Todotua memaparkan, pengoperasian Desk Investasi ini merupakan kelanjutan dari perluasan layanan setelah sebelumnya sukses menerapkannya sebagai proyek percontohan di Bali dan Batam. Keberadaan desk ini berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga teknis, hingga pengelola kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Melalui mekanisme terintegrasi ini, investor akan didampingi secara intensif sejak tahap penyelesaian perizinan, kepastian tata ruang dan lahan, hingga proyek memasuki masa konstruksi dan operasional.

"Sebelumnya sudah dibuka Desk Investasi pertama di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan kedua di Bali. Efektivitas Desk Investasi ini sangat signifikan. Kota Batam [realisasi investasi] sudah naik 2-3 kali lipat, begitu juga di Provinsi Bali. Kita banyak menyelesaikan hambatan-hambatan permasalahan investasi," ujar Todotua.

Khusus untuk Desk Investasi Sumatera yang berpusat di Medan, posko ini dipatok untuk mengawal realisasi investasi senilai Rp13 triliun. Wilayah kerjanya mencakup sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera, di luar wilayah Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau yang masuk dalam cakupan desk regional terpisah.

Prioritas pendampingan difokuskan pada proyek-proyek dengan nilai investasi minimal Rp 100 miliar, serta proyek yang memiliki nilai strategis tinggi seperti program hilirisasi, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, orientasi ekspor, substitusi impor, hingga penerima fasilitas penanaman modal tertentu.

Dalam praktiknya, Desk Investasi juga bertugas mengurai berbagai kendala klasik investor, mulai dari masalah kesesuaian tata ruang, perizinan teknis, pengadaan lahan, hingga gangguan nonteknis seperti pungutan liar dan premanisme. Seluruh hambatan tersebut dikoordinasikan langsung dengan Pemda, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum, dengan evaluasi berkala yang dijadwalkan setiap dua minggu.

Pemilihan Kota Medan sebagai titik awal peresmian didasarkan pada performa ekonomi kawasan yang kuat. Tercatat pada periode Januari hingga September 2026, Pulau Sumatera membukukan realisasi investasi sebesar Rp 221,82 triliun atau menyumbang 14,41% dari total realisasi investasi nasional, di mana Sumatera Utara sendiri menyumbang Rp 37 triliun. Potensi ini semakin diperkuat oleh keberadaan kawasan industri, KEK Sei Mangkei, serta Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.

Bersamaan dengan peresmian tersebut, Pemprov Sumatera Utara turut meluncurkan Simponi (Sistem Informasi Manajemen Potensi dan Peluang Investasi), sebuah portal digital terintegrasi yang menyajikan data potensi ekonomi daerah guna memudahkan referensi bagi calon investor.

Setelah Medan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dijadwalkan melanjutkan peluncuran operasional Desk Investasi Regional di Semarang pada 11 November, Makassar pada 13 November, serta Balikpapan pada 16 November 2026 mendatang.