Mendagri Tito Minta Pemda Aktif Jaga Stabilitas Harga dan Inflasi

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Menurutnya, tingkat inflasi nasional merupakan agregat dari hasil kerja keras antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026). Acara ini digabung dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.

"Pengendalian inflasi di tingkat daerah sangat bermanfaat untuk mengendalikan secara nasional, karena inflasi yang terjadi adalah kerjaan agregat pekerjaan pemerintah pusat dan daerah," kata Tito.

Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah setiap minggu. Evaluasi mingguan difokuskan pada komponen penentu inflasi, seperti volatile food (pangan), administered prices (harga diatur pemerintah), dan core inflation (inflasi inti).

Tito menegaskan bahwa pasokan dan harga bahan pangan menjadi prioritas utama intervensi pemerintah karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Saya berusaha terutama menjaga betul volatile items, makanan minuman, karena menyangkut masalah perut rakyat. Kalau sudah masalah perut rakyat, terlalu tinggi harganya, mahal, itu bisa menimbulkan grievances, ketidakpuasan," tegasnya.

Baca Juga

Ekonom Ungkap Beban Fiskal Tahan Pertalite Lebih Murah ketimbang Ongkos Inflasi

Jika sebuah daerah mencatatkan kenaikan harga komoditas selama tiga minggu berturut-turut, Kemendagri akan menerjunkan tim khusus untuk mengidentifikasi penyebab sekaligus mencari solusi di lapangan.

Selain inflasi, Mendagri menyoroti percepatan digitalisasi pelayanan publik dan sektor keuangan di daerah. Melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), integrasi data kependudukan diperkuat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Tito mencontohkan hasil uji coba pembenahan data bansos di Kabupaten Banyuwangi yang menunjukkan masih tingginya angka ketidaktepatan sasaran.

"Hampir 70 persen penerima bantuan enggak tepat sasaran, orang yang enggak layak. Sebaliknya, hampir 50 persen orang yang harusnya layak menerima itu enggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki," pungkas Tito.

Agenda ini turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.