Digitalisasi Belum Merata, BI Siapkan Pendekatan Spasial untuk Perkuat Ekonomi Daerah

JAKARTA, investortrust.id — Bank Indonesia (BI) mendorong percepatan sinergi antarlembaga guna mengikis kesenjangan tingkat digitalisasi ekonomi antarwilayah di Indonesia. Pendekatan berbasis spasial dinilai menjadi kunci agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata.

Deputi Gubernur BI, Ricky Perdana Gozali, mengungkapkan bahwa meski transformasi digital di tanah air berkembang pesat, masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Tantangan tersebut antara lain kesenjangan tingkat kesadaran (awareness) dan kompetensi, literasi digital masyarakat, serta variasi kapasitas infrastruktur antarwilayah.

"Hal ini membuat dampak positif digitalisasi—seperti peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing—belum sepenuhnya dirasakan secara merata di seluruh daerah," kata Ricky dalam sesi Casual Talk FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Guna mengatasi tantangan tersebut, BI mengidentifikasi empat kebutuhan utama daerah: efisiensi transaksi dan layanan publik, kualitas belanja Pemda yang lebih baik, peningkatan kompetensi SDM, serta akses digital yang inklusif.

Baca Juga

BI dan OJK Dorong Digitalisasi Ekonomi dan Waspadai Kerugian Siber US$ 6,2 Miliar

Ricky menekankan bahwa strategi akselerasi tidak bisa disaratratakan. Implementasi digitalisasi harus disesuaikan dengan karakteristik lokal, kesiapan infrastruktur, dan potensi ekonomi tiap wilayah.

Dalam kerangka ini, kolaborasi antara Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) di tingkat pusat dan Tim P2DD (TP2DD) di tingkat daerah memegang peranan krusial. BI bersama 46 Kantor Perwakilan (KPw) di seluruh Indonesia terus mengawal integrasi instrumen digital unggulan.

Beberapa prioritas yang terus didorong meliputi perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi pemerintah, penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD), digitalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta peningkatkan Local Transaction Ratio.

"Sinergi adalah kunci. Digitalisasi daerah hanya dapat berjalan efektif jika pemerintah pusat, Pemda, Bank Indonesia, perbankan, industri, dan masyarakat bergerak bersama. Pada akhirnya, yang kita tuju bukan sekadar kuantitas transaksi, melainkan besarnya manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Ricky.