Realisasi Penarikan Utang Pemerintah Sentuh Rp 506 Triliun per 31 Agustus 2026

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan penarikan utang pemerintah per 31 Agustus 2026. Berdasarkan data, utang pemerintah telah mencapai Rp 506 triliun atau 60,8% dari pagu.

“Terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp 527,4 triliun yang merupakan 66% dari target APBN 2026,” kata Suahasil, saat konferensi pers APBN KiTa, di kantornya, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Suahasil menjelaskan bahwa penarikan utang tersebut sudah sesuai dengan rencana pemerintah.

“Kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” ujar dia.

Suahasil mengatakan pasar SBN Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian global. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun berada di level 7,17% pada 15 September 2026. Spread imbal hasil SBN 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun mencapai 217 basis poin (bps).

Menurut Suahasil angka ini tergolong rendah jika dibandingkan spread surat utang 10 tahun negara-negara emerging market di antaranya, Filipina, Brasil, Meksiko, dan Arab Saudi.

“Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 bps (dibanding US Treasury), itu tetap bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN kita,” kata dia.

Baca Juga

Kemenkeu Pastikan Kewajiban BLBI Berupa Surat Utang Rp 640 Triliun ke BI Telah Lunas

Dengan spread ini, Suahasil mengatakan terjadi arus modal asing bersih yang masuk ke Tanah Air. Berdasarkan laporannya, arus modal asing yang masuk melalui SBN dari kuartal III-2026 hingga 10 September 2026 mencapai Rp 33,8 triliun. Sementara itu, inflow yang masuk ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp 7,6 triliun. Di sisi lain, pasar saham juga telah menghasilkan inflow sebesar Rp 2,9 triliun.

Ketertarikan asing terhadap SBN juga relatif terjaga. Suahasil melihat rata-rata bid-to-cover ratio SBN mencapai 1,88x untuk Surat Utang Negara (SUN) dan 2,53x untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain penarikan utang, Suahasil menerangkan bahwa APBN juga telah melakukan pembiayaan investasi. Hingga 31 Agustus 2026, pembiayaan investasi mencapai Rp 62,6 triliun. Pembiayaan investasi tersebut diterima beberapa lembaga.

Badan Urusan Logistik (Bulog) menerima Rp 22,7 triliun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp 15 triliun, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 11 triliun, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 9,6 triliun, Lembaga Keuangan Indonesia (LKI) sebesar Rp 2,2 triliun, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 1,1 triliun, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp 1 triliun.

Menurut Suahasil, investasi yang diberikan ke Bulog untuk menstabilkan harga dan memastikan adanya ketersediaan beras. Sementara itu, suntikan dana ke LMAN berfungsi untuk mendukung penyiapan lahan bagi proyek strategis pemerintah.