Hingga 31 Agustus, Penarikan Utang Pemerintah Capai Rp 425,7 Triliun

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah telah merealisasikan penarikan utang sebesar Rp 425,7 triliun hingga terhitung sejak awal tahun hingga 31 Agustus 2025. Jumlah tersebut setara 69,1% dari total target penarikan utang pemerintah tahun ini.

“Pembiayaan utang mencapai Rp 463,7 triliun atau 59,8% dari target APBN,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (25/9/2025).

Sedangkan pembiayaan non-utang pada Agustus 2025 mengalami penurunan sebanyak Rp -23,8 triliun atau merefleksikan 23,8% dari target APBN. Sumber pembiayaan non-utang berasal dari saldo rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI), pelunasan piutang pemerintah, privatisasi BUMN, saldo anggaran lebih (SAL), serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Baca Juga

Utang Pemerintah Menggunung, Tapi Jangan Takut Berutang

Penarikan utang pemerintah hingga Agustus 2025 ditopang kuatnya permintaan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Thomas menjelaskan, hingga lelang terakhir, rata-rata bid to cover ratio masih terjaga tinggi. “Hingga lelang terakhir, rata-rata bid to cover ratio tahun 2025 mencapai 3,03 untuk Surat Utang Negara (SUN) dan 3,15 untuk  Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ini mencerminkan minat investor yang solid, meski volatilitas pasar meningkat,” jelasnya.

Berdasarkan data, bid to cover ratio SUN hingga 9 September 2025 mencapai 3,25%, lebih rendah dibandingkan 12 Agustus 2025 yang sempat menyentuh 5,07. Adapun bid to cover ratio SBSN tercatat 5,97 hingga 16 September 2025.

Imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun 70 basis poin (bps) atau -10,02% sejak awal tahun, seiring tingginya permintaan investor di pasar primer dan sekunder.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Janji Tak Terbitkan Banyak Surat Utang

Hingga pertengahan September 2025, aliran modal asing masuk ke pasar surat utang negara sebesar Rp 42,61 triliun secara year to date (ytd). Spread SBN 10 tahun terhadap US Treasury juga menurun ke 216 bps, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara peers.

Thomas menambahkan, pembiayaan investasi atau below the line tercatat Rp 42,7 triliun hingga 31 Agustus 2025. Alokasi ini difokuskan pada sektor perumahan, ketahanan pangan, serta kerja sama internasional.

Dari jumlah tersebut, Rp 18,77 triliun dialokasikan untuk program pembangunan rumah dengan hasil 163.831 unit. Sedangkan Rp 16,57 triliun difokuskan pada penguatan cadangan pangan melalui Bulog dengan output 488,9 ribu ton beras dan 1,64 juta ton gabah.