Pemerintah Perlu Bangun Lembaga Khusus Pengembangan Vokasi
JAKARTA, investortrust.id - Peneliti dan pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada Tadjudin Nur Effendi mengatakan, pemerintah harus membentuk satu lembaga di luar kementerian yang fokus mengurusi hal-hal mengenai pengembangan vokasi. Tujuannya agar kebijakan mengenai pendidikan dan pengembangan vokasi tidak timbul-tenggelam, akibat pergantian menteri atau presiden.
“Dulu saya pernah membantu Depnaker menyusun kerangka apa yang harus dilakukan. Begitu ganti menteri, konsep-konsep itu hilang. Ganti menteri ganti kebijakan, itu merugikan. Maka, harus ada lembaga yang concern di level itu seperti yang dikatakan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mari kita buat semacam program pengembangan vokasi,” kata Tadjudin Nur Effendi dalam keterangan usai dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Strategi Perluas Lapangan Kerja’, di Jakarta, Senin (05/02/2024).
Baca Juga
Apindo: Butuh Kepastian Hukum, Investasi TPT Harus Ditarik untuk Sediakan Lapangan Kerja
Selain itu, lanjut dia, kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha untuk mengembangkan sekolah-sekolah vokasi merupakan faktor kunci dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang unggul. Kolaborasi ini sangat penting, agar lulusan pendidikan link and match dengan yang diinginkan perusahaan. Hal tersebut, terutama dalam menyambut bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045.
“Berdasarkan data yang saya teliti, pengangguran yang paling banyak itu di tingkat pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK. Saya kira, saat ini, dunia pendidikan harus segera menyesuaikan perkembangan zaman,” tandasnya.
Investasi Penting
Selain pengembangan di bidang pendidikan, Tadjudin juga menyinggung hal lain yang tak kalah penting dalam menyerap lapangan pekerjaan, yakni investasi. "Investasi berperan sangat penting terkait penyerapan tenaga kerja. Sebab, jika tak ada investor yang menaruh investasinya di Indonesia, maka lapangan pekerjaan juga akan sulit diciptakan," paparnya.
Karena itu, bagi Tadjudin, edukasi dan investasi menjadi dua komponen penting yang saling berkaitan erat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kalau SDM kita rendah, maka jarang investor yang mau investasi. Kalau investasi sedikit, maka peluang kerja rendah.
Tajuddin menambahkan, jika hal tersebut dibiarkan, ia khawatir angka pengangguran akan terus semakin tinggi. Sehingga, target memaksimalkan bonus demografi hanya menjadi sebatas impian yang tidak pernah terwujud.
Baca Juga
Investasi Masuk, Pemda Didorong Proaktif agar Tenaga Kerja Daerah Terserap