DPR dan Pemerintah Sepakati Sejumlah Target Perekonomian dalam RAPBN 2027

JAKARTA, investortrust.id - Komisi XI DPR, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Saya tawarkan kepada anggota, setuju? Dan kepada pemerintah? Setuju ya?” kata Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Misbakhun menyampaikan rasa syukur karena seluruh proses pembahasan telah disepakati.

“Alhamdulillah dengan semua proses yang ada kami telah menyepakati dan kesimpulan rapat saya nyatakan disetujui,” ucap dia.

Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI DPR atas dukungan yang solid dalam pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027. Dia menyebut pembahasan berjalan cukup dinamis dan konstruktif.

“Sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal 2027 yang semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan,” ujar Purbaya.

Dari kesepakatan yang terjadi, pertumbuhan ekonomi pada 2026 ditargetkan mencapai 6% secara tahunan. Inflasi ditargetkan berada pada kisaran 2,5% secara tahunan. Sementara itu, nilai tukar rupiah disepakati sebesar Rp 17.500 per dolar AS. Pemerintah dan DPR juga menyepakati suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9%.

Baca Juga

Tanggapi Fraksi DPR, Purbaya Tegaskan RAPBN 2027 Fokus Pertumbuhan dan Perlindungan Sosial

Untuk mendorong pertumbuhan menuju 6% pada 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan di sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga ditargetkan tumbuh 5,4% secara tahunan, konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh 5,6%, investasi atau Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan tumbuh 7%, ekspor barang dan jasa ditargetkan tumbuh 7,5%, impor barang dan jasa ditargetkan ditargetkan tumbuh 8,7%.

Sementara itu, untuk sasaran dan indikator pembangunan terdapat sejumlah target yang disepakati.

- Tingkat kemiskinan: 6-6,5%

- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-0,5%

- Rasio gini: 0,360-0,365

- Tingkat pengangguran terbuka: 4,3-4,87%

- Indeks modal manusia: 0,575

- Indeks kesejahteraan petani: 0,8038

- Nilai tukar petani: 126-128

- Nilai tukar nelayan 106-110

- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81%

- Penciptaan lapangan kerja baru: 2,57-3,49 juta

- GNI per kapita: US$ 5.800-5.840

- GNI per kapita: Rp 98,54 juta – Rp 99,22 juta

- Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,84

Untuk mendukung sejumlah target itu, pemerintah dan pagu RAPBN 2027. Pendapatan negara pada 2027 ditargetkan sebesar Rp 3.426 triliun. Dari total pendapatan tersebut penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 2.908 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.591,4 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 316,6 triliun.

Sementara itu, pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 517,4 triliun. Sedangkan penerimaan berupa hibah ditargetkan Rp 700 miliar.