Target Investasi Naik, Komisi XII Minta Anggaran BKPM Ditambah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita mendesak pemerintah untuk menambah alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dinilai penting untuk mengimbangi lonjakan target investasi nasional yang dipatok mencapai Rp 2.927 triliun.
Ia menyoroti ketimpangan antara beban kerja kementerian yang membengkak dengan pagu anggaran yang justru menyusut menjadi sekitar Rp 974 miliar dari sebelumnya Rp 1,2 triliun.
"Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini mendapatkan tugas yang sedemikian besar dan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Tentu harus diberikan keberpihakan anggaran yang proporsional," ujar Ratna usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pendalaman Teknis RKA-K/L TA 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026) dikutip dari keterangan tertulis.
Politikus Fraksi PKB tersebut menegaskan bahwa Komisi XII akan memperjuangkan agar anggaran kementerian dikembalikan minimal ke angka Rp 1,2 triliun melalui pengawalan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Selain masalah anggaran, Ratna mengkritik kualitas realisasi hilirisasi nasional. Meski investasi hilirisasi pada Semester I 2026 menembus Rp 300,1 triliun dan 75% di antaranya tersebar di luar Pulau Jawa, strukturnya dinilai masih terlalu didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) serta sektor mineral dan batubara (minerba).
"Kami meminta Kementerian Investasi agar meratakan hilirisasi ke sektor lain seperti perkebunan dan kelautan. Laporan investasi ke depan juga harus menyajikan rasio penyerapan tenaga kerja lokal yang sebanding agar kinerjanya terukur," kata legislator asal Dapil Jawa Timur IX tersebut.
Terakhir, ia menyentil rencana pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan (AI). Ratna mendorong Kementerian Investasi untuk menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) demi menekan efisiensi biaya ketimbang menggunakan vendor luar.
Kerja sama dengan talenta lokal diyakini akan menghasilkan sistem perizinan yang lebih ramah bagi pelaku UMKM di daerah.