Komisi XII Minta Lokasi Proyek PLTSa Makassar Digeser demi Keselamatan Warga
JAKARTA, investortrust.id — Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, menegaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di berbagai daerah tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kenyamanan warga. Ia meminta agar penentuan lokasi proyek strategis tersebut dikaji ulang jika terbukti mengganggu permukiman.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugeng seusai menerima audiensi dari Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa/PSEL Makassar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Baca Juga
Akselerasi Proyek PLTSa: TPA Benowo Jadi Model Nasional Pengolahan Sampah Jadi Energi
Menurutnya, warga tidak menolak teknologi pengelolaan sampah tersebut. Namun, warga keberatan jika lokasinya terlalu dekat dengan rumah penduduk. Merespons keluhan ini, DPR menjadwalkan kunjungan spesifik ke Sulawesi Selatan guna mencari jalan keluar.
"Besok saya akan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, saya akan panggil semuanya, termasuk pelaksana proyeknya. Kita akan mencari jalan terbaik. Salah satunya yang harus kita sampaikan adalah pindah tempat," ujar Sugeng.
Politikus Fraksi Partai Nasdem ini menilai, keberadaan PLTSa atau teknologi waste to energy sebenarnya sudah sangat mendesak. Apalagi, pemerintah pusat telah menargetkan penghapusan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) guna membenahi sengkarut pengelolaan sampah nasional.
Namun, Sugeng menyayangkan polemik di Makassar bisa terjadi. Menurut legislator asal Dapil Jawa Tengah VIII ini, penolakan warga sebetulnya bisa dihindari jika pemerintah daerah konsisten dalam menerapkan aturan tata ruang sejak awal perencanaan proyek.
"Tadi betul sekali, semua sebetulnya berdasarkan RTRW (rencana tata ruang wilayah). Hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau tata ruangnya itu konsisten," tegasnya.
Kendati mendesak adanya evaluasi lokasi, Sugeng memastikan Komisi XII DPR tidak akan meminta proyek nasional ini dihentikan total. Bagaimanapun, persoalan volume sampah yang terus menumpuk harus segera diselesaikan demi keberlanjutan lingkungan.
Baca Juga
Perkuat Ekosistem 'Waste to Energy', PLN Siap Jadi 'Offtaker' Proyek PLTSa Nasional
DPR berjanji akan mengawal ketat mediasi antara pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan perwakilan masyarakat. Targetnya adalah melahirkan solusi yang adil, di mana program kebersihan kota tetap berjalan tanpa harus mengorbankan ruang hidup warga sekitar.
"Tetapi tetap kita tidak boleh lantas menghentikan proyeknya. Kita akan mencari jalan terbaik," katanya.