Anasir Negara Gagal dan Nasib Indonesia di Mata James Robinson

JAKARTA, investortrust.id - Why Nations Fail menjadi pustaka populer di Indonesia ketika digelarnya pemilihan presiden 2019. Dalam debat yang berjalan, sebagai salah satu calon presiden saat itu Prabowo Subianto menyebut buku karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson merupakan literatur yang menjadi bahan bacaan wajibnya.

Lima tahun berselang. Daron, James, dan Simon Johnson memenangi penghargaan Nobel Ekonomi 2024. Pada tahun tersebut, Prabowo—yang gagal memenangi pemilihan presiden 2019— menjadi jawara dalam pilpres.

Di awal masa kepemimpinannya, Prabowo mengenalkan buku ini ke sejumlah pejabat kabinetnya, sehingga buku tersebut menjadi bahan bacaan para menteri formasi awal pemerintahan Prabowo. Buku itu pun dijadikan bahan perenungan dalam mengelola Indonesia di masa mendatang.

Tapi, James A. Robinson enggan menerawang bagaimana nasib Indonesia. Enggan pula menjelaskan bagaimana nasib negara ini saat ini.

“Saya bukan ahli tentang Indonesia,” kata James A. Robinson saat menghadiri diskusi Mengapa Negara Gagal, yang digelar di Toko Buku Makarya, Jakarta, Sabtu (29/8/2026).

James mengaku hanya tahu sedikit tentang sejarah Indonesia. Salah satu yang dia ingat, pada 1980-an tindak pidana korupsi merebak di Indonesia.

“Di bawah Presiden Suharto, ekonomi sangat oligarki,” ujar dia.

Berikutnya James mengaku tak mengetahui apakah masih ada warisan dari masalah-masalah tersebut saat ini. Termasuk bagaimana kondisi oligarki dalam sistem pemerintahan.

Tentang Negara yang Gagal

James mengatakan buku Why Nations Fail ditulis dalam dua atau tiga bulan dengan basis data yang sudah dikerjakan selama 15 tahun. Buku ini dibuat untuk merangkum makalah akademik yang sudah ditulis James dan Daron.

Kedua orang ini menggunakan studi kasus dan sejarah sejumlah negara yang cukup menginspirasi, namun belum disebutkan dalam makalah ilmiah.

Baca Juga

Prabowo: Negara Gagal Tidak Mampu Miliki Kepolisian yang Baik

Why Nations Fail menjelaskan masalah pokok yang mengakibatkan gagalnya sebuah negara. Melalui data-data yang dianalisisnya, James menyebut institusi ekonomi yang eksklusif menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah negara.

Institusi ekonomi inklusif menurutnya begitu penting, karena akan memengaruhi insentif dan peluang yang dimiliki masyarakat. Institusi ekonomi yang inklusif mempersyaratkan ketersediaan jaminan kepemilikan aset dan properti serta peluang ekonomi yang merata. Dalam koridor tersebut, ketersediaan dan kesempatan bukan hanya diperuntukkan bagi kaum elite semata, namun juga bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Agar kehidupan masyarakat bisa berlangsung dengan baik, diperlukan berbagai jenis pelayanan publik, fasilitas jalan dan jaringan transportasi agar barang-barang produksi bisa dikirimkan ke tempat tujuan; jalan merupakan infrastruktur publik yang memungkinkan roda perekonomian bergulir; serta beberapa jenis regulasi mendasar yang bisa mencegah tindak penipuan dan penyalahgunaan wewenang.” (2026:79-80)

Dalam penjelasannya, James mengatakan, institusi ekonomi menciptakan pola insentif dan peluang dalam ranah ekonomi. “Hal tersebut penting bagi keputusan yang diambil masyarakat,” ucap dia.

Masih menurut James, di titik inilah, politik berperan. Institusi politik menentukan struktur institusi ekonomi.

Artinya, secara tidak langsung, institusi politik turut menentukan tingkat kemakmuran dan kemiskinan masyarakat.

Dalam konteks institusi politik ini, James tak bicara tentang sosok pemimpin. Institusi ekonomi yang inklusif membutuhkan institusi politik yang inklusif pula.

James melihat bahwa Indonesia, seperti halnya India, dibangun atas dasar perbedaan. Ada perbedaaan budaya, etnis, dan bahasa yang sulit dibayangkan oleh akademisi dari Eropa.

James kagum dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Falsafah ini memiliki aspek yang jauh lebih inklusif, dibandingkan gagasan yang perlu diadopsi dari beberapa negara Eropa.

Model ini sangat menarik, kata James, karena memungkinkan berbagai kelompok hidup berdampingan atau saling menghormati. Pancasila merupakan gagasan yang menarik untuk dikaji.

“Itulah salah satu hal yang saya pelajari dari mempelajari Indonesia,” ujar dia.

Persatuan dan Keamanan Jadi Mantra Pembangunan

Akademisi dan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat mengatakan dalam perjalanan sejarah Indonesia, persatuan dan keamanan menjadi mantra dalam pembangunan. Kondisi tersebut juga mempengaruhi tafsir terhadap sila pertama Pancasila.

Akibatnya, peta jalan Pancasila itu terlalu ditekankan adalah sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ agar keragaman agama dan etnis rukun di Indonesia.

Di tengah kondisi ini, Komaruddin menawarkan gagasan bahwa pemahaman terhadap Pancasila harus dimulai dari sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Yang artinya, mulainya pembangunan berdasarkan kemanusiaan.

“Jadi, yang menjalin kesatuan itu adalah kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Bukan masalah ketuhanan. Selama ini, sila terakhir ini nggak pernah dibaca,” ujar Komaruddin, yang menjadi penanggap dalam diskusi.

Indonesia Negara yang Gagal?

Komaruddin melihat masalah institusi politik di Indonesia muncul karena biaya politik yang mahal. Ini menyebabkan partai politik dekat oligarki.

Implikasi yang muncul yaitu politik yang dihasilkan dari pemilu tidak membawa aspirasi rakyat, melainkan ketertarikan dari oligarki. Selain itu, kondisi ini juga melahirkan figur-figur yang berada di atas institusi.

Meski struktur politik ini telah rusak, Komaruddin enggan menyebut Indonesia sebagai negara yang gagal. Menurutnya, Indonesia sebagai negara tidak gagal.

“Tapi, pertumbuhan negara ini sangat lambat dan sangat mahal secara politik, sosial, dan ekonomi. Tidak gagal, namun sangat lambat (bertumbuh),” ujar dia.

James melihat Indonesia memiliki banyak pergulatan. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami demokrasi terpimpin. Setelah itu, pada 1960, peran militer sangat besar.

Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia terus mencari pola demokrasinya. Kemajuan yang dicapai, kata James, lebih lambat dibandingkan aspirasi yang ingin dicapai masyarakat.

“Itulah gambaran yang terjadi di hampir seluruh masyarakat pascakolonial. Sangat jarang sebuah masyarakat pascakolonial mampu beralih secara dramatis menuju yang benar-benar inklusif dalam segala aspek,” ucap James.