Bakom: Digitalisasi Perlinsos Potong Waktu Verifikasi Jadi 5 Menit, Hemat Anggaran hingga Rp200 T
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah terus mengakselerasi transformasi digital di sektor pelayanan publik. Langkah ini dapat memangkas rantai birokrasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya memakan waktu hingga setengah tahun, kini menjadi singkat hanya dalam hitungan menit.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengungkapkan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital) tidak hanya meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, tetapi juga berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 200 triliun.
"Kalau satu-satu manual 200 hari, setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," ujar Qodari dalam konferensi pers Update Program Prioritas di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Lompatan efisiensi ini berhasil dicapai berkat pengintegrasian data secara real-time dari delapan kementerian dan lembaga. Sistem Perlinsos Digital memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk memverifikasi kriteria kelayakan calon penerima secara otomatis dan akurat.
Baca Juga
Menko Airlangga: Patok Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2027, Pemerintah Siapkan Perlinsos Rp549,9 Triliun
Indikator yang disilangkan secara terpadu mencakup kepemilikan aset tanah dan bangunan, konsumsi daya listrik bulanan, kepemilikan kendaraan bermotor, status kepegawaian dan besaran upah, hingga kondisi fisik rumah dan kriteria usia penerima.
Data spasial dan administratif tersebut kemudian diselaraskan dengan data desil kependudukan. Hasilnya, pemerintah daerah dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan tidak lagi dibebani oleh proses pencatatan manual yang rentan tidak mutakhir.
Selain memangkas durasi verifikasi, penerapan Perlinsos Digital pada program utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diyakini mampu menekan angka kebocoran anggaran secara drastis.
Mengutip proyeksi Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Qodari membeberkan bahwa potensi efisiensi anggaran dari ketepatan sasaran ini sangat masif. "Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 triliun hingga Rp200 triliun," tuturnya.
Integrasi data antarinstansi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis data yang lebih utuh, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.