Kemenkeu Proyeksi Rerata Harga Minyak 2026 Melambung dari Asumsi Makro, di Angka US$ 83 per Barel
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) hingga akhir tahun 2026 akan melebar dari target asumsi makro APBN 2026.
“Kita memperkirakan (rerata) harga (minyak mentah Indonesia) ICP sepanjang tahun ini 2026, di kisaran US$ 83 per barel,” kata Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan saat konsultasi publik RUU APBN 2027 yang digelar daring, Kamis (6/8/2026).
Data APBN KiTa semester I-2026 menunjukkan ICP (year to date) per 31 Mei 2026 sempat mencapai US$ 91,87 per barel. Melambung sebesar US$ 21,87 dari target ICP dalam asumsi makro APBN 2026 yang dipatok di angka US$ 70 per barel.
Dengan kondisi ini, Rofyanto menjelaskan, kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah efisiensi. Selain itu, pemerintah juga menerapkan skenario waspada dengan memperhitungkan ICP di kisaran US$ 90 per barel hingga US$ 100 per barel.
Masih menurut Rofyanto, pengalaman pengelolaan anggaran atau APBN di tahun 2026 ini akan ikut memengaruhi penetapan APBN 2027.
Baca Juga
Harga Minyak Dunia Naik Tipis, Pasar Cermati Negosiasi AS-Iran
“Menurut pandangan kami, asumsi (harga) minyak US$ 70- US$ 95 per barel sesuai kesepakatan dengan DPR kemarin, sudah menggambarkan kondisi riil, termasuk antisipasi kita menghadapi kondisi 2027,” kata dia.
Bahkan, Rofyanto mengatakan, dengan rentang tersebut pemerintah telah memasukkan skenario terburuk menghadapi gejolak harga minyak mentah dunia pada 2027.
“Berarti sebenarnya kita sudah mengantisipasi, menyiapkan, jika pada 2027 nanti, ICP bergerak lagi ke arah US$ 95 per barel,” kata dia.
Rofyanto menjelaskan serangan Rusia ke Ukraina pada 2022 telah menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Waktu itu, ICP pernah bergerak di atas US$ 100 per barel. Meski melewati ICP sebesar US$ 63 per barel, APBN 2022 tetap terjaga tetap sehat.
“Kita bisa tetap menjaga defisit. Di sisi yang lain, belanja negara tetap tumbuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.