Ketidakpastian Global Dinilai Jadi “New Normal”, Kemenko Perekonomian: Tata Kelola dan Manajemen Risiko Kian Krusial
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ketidakpastian ekonomi global yang saat ini terjadi dinilai sudah tak lagi bersifat sementara, melainkan telah menjadi new normal. Sehingga, penguatan manajemen risiko dan tata kelola menjadi semakin penting untuk menjaga ketahanan ekonomi dan dunia usaha.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan, ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta gangguan rantai pasok (supply chain) global telah menciptakan risiko yang semakin kompleks dan saling terhubung.
Kondisi tersebut diperparah dengan kembali meningkatnya konflik di Timur Tengah, meskipun sebelumnya sempat muncul kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat (AS).
“Tentu kemudian menimbulkan beberapa gejolak, mulai dari harga komoditas yang naik kembali. Hal tersebut menyebabkan ekspektasi suku bunga yang sebelumnya diperkirakan turun sekarang malah akan naik. Ini kemudian yang tentu punya dampak ke Indonesia,” ujarnya, dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga
Kemenko Perekonomian Jaga Kualitas Data Makro KEK demi Kebijakan yang Tepat
Dalam situasi tersebut, Ferry menyatakan penerapan manajemen risiko yang efektif serta tata kelola yang kuat menjadi fondasi penting bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Meski dihadapkan pada berbagai tekanan eksternal, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Hal itu tercermin dari berbagai proyeksi lembaga internasional yang masih mempertahankan prospek pertumbuhan ekonomi nasional.
Ferry menyebut, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Juli 2026 tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5% pada 2026, sementara proyeksi pertumbuhan sejumlah negara berkembang di Asia justru mengalami penurunan.
Selain itu, Asian Development Bank (ADB) juga masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada edisi Juli 2026. Sebaliknya, proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara diturunkan dari 4,7% menjadi 4,6%.
“Kita harus menganggap sebagai satu sinyal positif bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap punya ketahanan yang tinggi dengan lingkungan yang memang sangat dinamis,” kata Ferry.
Ketahanan tersebut, lanjut dia, juga tercermin dari perkembangan pasar keuangan domestik. Setelah sempat mengalami volatilitas tinggi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai menunjukkan pemulihan.
“Resilien juga bisa kita lihat dari pasar keuangan kita setelah sempat bergerak sangat dinamis. Kalau kita lihat IHSG sudah kembali ke 6.000-an, kemarin sore,” ucap Ferry.
Baca Juga
Kemenko Perekonomian Perkuat Transparansi dan Tata Kelola Guna Dorong Investasi Asing
Ia menambahkan, pemerintah juga menyambut positif keputusan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang kembali mempertahankan sovereign rating tetap di level BBB- dengan prospek stabil. Status layak investasi tersebut juga sebelumnya dipertahankan oleh Moody’s dan Fitch Ratings.
“Ini mudah-mudahan mencerminkan trust yang diberikan oleh lembaga rating terhadap ketahanan ekonomi kita. Ini momentum yang kita jaga,” ujar Ferry.
Di saat yang sama, kata dia, lembaga-lembaga internasional tersebut juga mengakui kemajuan Indonesia yang bisa memperkuat tata kelola, mulai dari efektivitas kelembagaan, policy practicality, aksesibilitas pasar, transparansi, serta infrastruktur pasar keuangan yang efisien.
“Itu kita harapkan jadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan investor dan pertumbuhan jangka panjang,” kata Ferry.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tapi fondasi. Ini memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” sambungnya.
