Defisit APBN Juni 2026 Menurun, Daya Beli Masyarakat Tertekan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kondisi perekonomian Indonesia hingga pertengahan 2026 memperlihatkan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, posisi fiskal pemerintah membaik, ditandai dengan penurunan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta peningkatan signifikan penerimaan negara.
Namun, di sisi lain, tekanan terhadap daya beli masyarakat semakin terlihat dari kontraksi penjualan ritel, melemahnya keyakinan konsumen, menurunnya persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja, serta menyusutnya porsi pendapatan rumah tangga yang dapat ditabung.
Demikian laporan Weekly Economic Update W2 Juli 2026 yang disusun Office of Chief Economist Group BRI di Jakarta, Senin (13/07/2026). Laporan ini mencatat defisit APBN hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp196,5 triliun atau 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp204,2 triliun atau 0,84% PDB.
Baca Juga
S&P Pertahankan Rating Indonesia BBB Outlook Stabil, OJK: Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
Perbaikan posisi fiskal ditopang peningkatan penerimaan negara sebesar 21,4% secara tahunan. Namun, belanja negara juga tetap ekspansif dengan pertumbuhan 17,8%. Pada saat yang sama, indikator konsumsi memperlihatkan pelemahan. Penjualan ritel pada Mei 2026 terkontraksi 3,9% secara tahunan dan diperkirakan kembali turun lebih dalam sebesar 4,4% pada Juni 2026. Indeks Keyakinan Konsumen juga turun dari 120,9 pada Mei menjadi 117,8 pada Juni 2026.
APBN 2026 Tetap Ekspansif
APBN 2026 menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun. Dengan struktur tersebut, pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB.
Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp459,2 triliun, serta penerimaan hibah sekitar Rp700 miliar.
Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp3.149,7 triliun. Jumlah itu mencakup belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.510,5 triliun serta belanja non-kementerian dan lembaga sebesar Rp1.639,2 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun.
Hingga akhir Juni 2026, realisasi pendapatan dan belanja memperlihatkan bahwa APBN tetap bekerja ekspansif. Penerimaan negara meningkat kuat, sedangkan belanja pemerintah, khususnya belanja pemerintah pusat, tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga
Amman (AMMN) Bidik Lonjakan Produksi Smelter, Katoda Tembaga Tembus 162 Ribu Ton pada 2026
Realisasi pendapatan negara hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target APBN. Angka ini meningkat 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada akhir Juni 2025, pendapatan negara baru mencapai Rp1.201,8 triliun atau 40% dari target APBN tahun tersebut. Dengan demikian, realisasi pendapatan pada semester pertama 2026 meningkat sekitar Rp257,6 triliun dalam setahun.
Peningkatan pendapatan terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.187,8 triliun atau 44,1% dari target Rp2.693,7 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 21,4% secara tahunan.
PNBP juga menunjukkan peningkatan kuat. Hingga Juni 2026, PNBP mencapai Rp271 triliun atau 59% dari target APBN sebesar Rp459,2 triliun. Dibandingkan realisasi Juni 2025 sebesar Rp222,9 triliun, PNBP tumbuh 21,6%.
Sementara itu, penerimaan hibah mencapai sekitar Rp700 miliar atau 104% dari target tahunan, dengan pertumbuhan 10,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan Pajak Tertinggi Sejak 2017
Penerimaan pajak neto hingga Juni 2026 mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Realisasi ini tumbuh 24,6% dibandingkan penerimaan pajak Juni 2025 sebesar Rp831,3 triliun.
BRI mencatat penerimaan tersebut menjadi realisasi penerimaan pajak semester pertama tertinggi setidaknya sejak 2017. Peningkatan terjadi pada sejumlah jenis pajak utama, terutama pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPnBM, pajak penghasilan badan, serta pajak penghasilan orang pribadi dan PPh Pasal 21.
Penerimaan PPN dan PPnBM mencapai sekitar Rp380 triliun atau tumbuh 42,2% secara tahunan. Kenaikan ini menjadi salah satu penopang terbesar pertumbuhan penerimaan pajak.
Baca Juga
Purbaya Naikkan Defisit APBN 2026 Jadi 2,85% dari PDB, Penerimaan Pajak Bakal Tak Sesuai Target
PPh badan mencapai Rp196,1 triliun atau meningkat 23,9%. Sementara itu, penerimaan PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 tercatat Rp146 triliun, naik 13,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan penerimaan pajak tersebut menurut BRI menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi formal, pendapatan tenaga kerja, keuntungan perusahaan, dan basis transaksi yang dikenai pajak masih relatif solid. Peningkatan penerimaan juga didukung perbaikan implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax.
Namun, tingginya pertumbuhan PPN dan PPnBM belum serta-merta berarti daya beli seluruh kelompok masyarakat membaik. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh perbaikan administrasi, basis perbandingan yang rendah, pembayaran yang bergeser antarperiode, serta peningkatan kepatuhan. Pada saat yang sama, indikator konsumsi langsung justru memperlihatkan tekanan yang semakin luas.
Penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun atau 45,2% dari target, meningkat 3,4% secara tahunan. Pertumbuhannya jauh lebih rendah dibandingkan penerimaan pajak domestik.
Penerimaan PPh final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 juga hanya meningkat sekitar 1,4%. Perkembangan tersebut mengindikasikan aktivitas perdagangan internasional dan arus pendapatan lintas negara masih terbatas di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik global.
Belanja Negara Tumbuh 17,8%
Realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1% dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Belanja tersebut meningkat 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp1.406 triliun.
Pertumbuhan belanja terutama didorong belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.298,6 triliun atau 41,2% dari pagu Rp3.149,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat meningkat 29,4% dibandingkan semester pertama 2025 sebesar Rp1.003,6 triliun.
Belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp658,9 triliun atau 43,6% dari pagu. Dibandingkan realisasi Juni 2025 sebesar Rp470,5 triliun, belanja kementerian dan lembaga melonjak 40%.
Belanja non-kementerian dan lembaga mencapai Rp639,7 triliun atau 39% dari pagu, tumbuh 20% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp533 triliun.
Berbeda dengan belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah mengalami penurunan. Realisasi transfer ke daerah hingga Juni 2026 sebesar Rp357,4 triliun atau 51,6% dari pagu Rp693 triliun. Angka tersebut turun 11,2% dibandingkan Juni 2025 sebesar Rp402,5 triliun.
Kontraksi transfer ke daerah perlu dicermati karena belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta perputaran uang di berbagai wilayah.
Defisit Turun Menjadi Rp 196,5 Triliun
Dengan pendapatan negara sebesar Rp1.459,4 triliun dan belanja negara Rp1.656 triliun, APBN hingga Juni 2026 mencatat defisit Rp196,5 triliun atau 0,76% PDB.
Defisit tersebut turun Rp7,7 triliun dibandingkan Juni 2025 yang mencapai Rp204,2 triliun atau 0,84% PDB. Secara tahunan, nilai defisit menurun sekitar 3,8%.
Penurunan defisit menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan negara mampu mengimbangi ekspansi belanja pemerintah. Selain itu, keseimbangan primer—selisih pendapatan negara terhadap belanja di luar pembayaran bunga utang—mencatat surplus Rp85,1 triliun.
Realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Juni 2026 telah mencapai Rp452 triliun atau 65,6% dari target pembiayaan sebesar Rp689,1 triliun. Jumlah itu meningkat 59,4% dibandingkan pembiayaan pada semester pertama 2025 sebesar Rp283,6 triliun.
Baca Juga
Besarnya realisasi pembiayaan dibandingkan defisit berjalan memberikan bantalan kas bagi pemerintah. Namun, tingginya kebutuhan pembiayaan juga perlu dikelola secara berhati-hati di tengah kenaikan imbal hasil surat berharga negara dan ketatnya likuiditas global.
Meskipun defisit semester pertama lebih rendah dibandingkan tahun lalu, Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN 2026 pada akhir tahun justru lebih tinggi daripada target awal.
Defisit diperkirakan meningkat dari target Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% PDB. Defisit keseimbangan primer juga diproyeksikan melebar dari Rp89,7 triliun menjadi Rp152,1 triliun.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN. PNBP diproyeksikan mencapai 125,2% dari target, tetapi penerimaan perpajakan diperkirakan tidak sepenuhnya memenuhi sasaran.
Baca Juga
Mendag Optimistis Neraca Perdagangan Juni 2026 Kembali Surplus, Harga Minyak Jadi Faktor Kunci
Penerimaan pajak diproyeksikan hanya mencapai 98% dari target, sedangkan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai 95,4%.
Pada saat yang sama, belanja negara diproyeksikan meningkat menjadi Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN. Belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai 103% dari target, sedangkan transfer ke daerah diproyeksikan mencapai sekitar 100,6%.
Proyeksi tersebut menunjukkan posisi fiskal pada akhir tahun masih menghadapi tekanan. Peningkatan belanja yang lebih tinggi daripada tambahan pendapatan akan membuat kebutuhan pembiayaan pemerintah tetap besar.
Daya Beli Masyarakat Mulai Tertekan
Di balik perbaikan defisit APBN, indikator ekonomi riil memperlihatkan tekanan terhadap kemampuan konsumsi masyarakat. Pelemahan terlihat dari penjualan ritel yang terkontraksi, keyakinan konsumen yang menurun, persepsi penghasilan yang melemah, dan semakin kecilnya porsi pendapatan yang dapat ditabung.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak dan ekspansi belanja pemerintah belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penguatan konsumsi rumah tangga yang merata.
Baca Juga
Qodari: Stimulus Ekonomi Semester II Arahan Prabowo untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
Inflasi Juni 2026 juga meningkat menjadi 3,34% secara tahunan dari 3,08% pada Mei 2026. Kenaikan harga kebutuhan hidup berpotensi menggerus pendapatan riil rumah tangga, terutama bagi kelompok menengah dan bawah yang mengalokasikan porsi pendapatan lebih besar untuk kebutuhan pokok.
Tekanan daya beli menjadi semakin penting karena konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama perekonomian Indonesia. Apabila rumah tangga terus menahan belanja, pertumbuhan sektor perdagangan, manufaktur barang konsumsi, transportasi, jasa, serta permintaan kredit dapat ikut melambat.
Indeks Keyakinan Konsumen Turun
Indeks Keyakinan Konsumen pada Juni 2026 turun menjadi 117,8 dari 120,9 pada Mei. Meskipun masih berada di atas batas optimistis 100, indeks tersebut telah melemah secara konsisten sejak Februari 2026.
Penurunan IKK menunjukkan bahwa masyarakat masih optimistis, tetapi tingkat optimismenya semakin berkurang. Pelemahan terjadi pada penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ekonomi enam bulan ke depan.
Baca Juga
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini turun tiga poin menjadi 109,2 pada Juni 2026 dari 112,2 pada Mei. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen turun lebih dalam, sebesar 3,3 poin, menjadi 126,4 dari 129,7.
Penurunan ekspektasi menjadi sinyal yang perlu diperhatikan karena keputusan konsumsi tidak hanya dipengaruhi pendapatan saat ini, tetapi juga keyakinan mengenai pekerjaan, penghasilan, dan kegiatan usaha pada masa mendatang.
Ketika masyarakat merasa prospek ekonomi memburuk, mereka cenderung menunda pembelian barang bernilai besar, mengurangi utang baru, dan mempertahankan uang tunai untuk menghadapi ketidakpastian.
Persepsi Lapangan Kerja
Pelemahan keyakinan konsumen terjadi pada seluruh subkomponen. Tekanan terdalam terlihat pada persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini turun dari 105 pada Mei menjadi 101,8 pada Juni 2026. Penurunan 3,2 poin tersebut membawa indeks semakin dekat ke batas netral 100.
Apabila indeks turun ke bawah 100, konsumen secara umum mulai memandang kondisi lapangan kerja secara pesimistis. Persepsi tersebut dapat membuat rumah tangga lebih berhati-hati dalam berbelanja karena khawatir terhadap keberlanjutan penghasilan.
Baca Juga
Ketua Kadin: Diplomasi Ekonomi Harus Berujung Investasi dan Lapangan Kerja
Ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja enam bulan mendatang juga turun 3,7 poin menjadi 124,4. Meskipun masih optimistis, penurunannya merupakan yang terdalam di antara komponen ekspektasi.
Ekspektasi terhadap kegiatan usaha turun 3,3 poin menjadi 121,2. Sementara itu, ekspektasi penghasilan turun 2,9 poin menjadi 133,6.
Pelemahan serentak pada pekerjaan, kegiatan usaha, dan penghasilan menunjukkan tekanan terhadap keyakinan konsumen tidak lagi terbatas pada kondisi sesaat, tetapi mulai memengaruhi pandangan rumah tangga terhadap perekonomian ke depan.
Indeks pembelian barang tahan lama turun dari 108,3 pada Mei menjadi 105,9 pada Juni 2026. Penurunan 2,4 poin tersebut mengindikasikan masyarakat mulai lebih selektif dalam melakukan pengeluaran besar.
Baca Juga
Punya Mandat Baru untuk Penciptaan Lapangan Kerja, BI: Kami Siap
Barang tahan lama mencakup berbagai produk seperti kendaraan, elektronik, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan lain yang dapat ditunda pembeliannya. Pelemahan minat membeli barang semacam ini biasanya menjadi sinyal awal perlambatan konsumsi diskresioner.
Meskipun indeks masih di atas 100, arah penurunannya menunjukkan rumah tangga semakin mempertimbangkan kondisi pendapatan, biaya hidup, cicilan, dan kepastian pekerjaan sebelum mengambil keputusan pembelian.
Bagi sektor perbankan, kondisi tersebut berpotensi menahan permintaan kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, kredit tanpa agunan, pembiayaan multiguna, dan jenis kredit konsumsi lainnya.
Porsi Menabung Turun Menjadi 17%
Tekanan terhadap keuangan rumah tangga juga terlihat dari perubahan penggunaan pendapatan. Pada Juni 2026, proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi naik menjadi 73% dari 72,3% pada Mei.
Sebaliknya, porsi pendapatan yang ditabung turun dari 17,5% menjadi 17%. Porsi pendapatan untuk membayar cicilan juga turun tipis dari 10,2% menjadi 10%.
Peningkatan alokasi untuk konsumsi tidak selalu menunjukkan daya beli menguat. Dalam situasi harga kebutuhan hidup meningkat, kenaikan porsi konsumsi justru dapat berarti bahwa rumah tangga harus menggunakan lebih banyak pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penurunan porsi tabungan memperlihatkan bantalan likuiditas rumah tangga semakin terbatas. Apabila kondisi ini berlanjut, masyarakat akan memiliki ruang lebih kecil untuk menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau kebutuhan tidak terduga.
Bagi perbankan, penurunan tabungan rumah tangga dapat menahan pertumbuhan dana murah ritel. Bantalan keuangan yang semakin tipis juga perlu dicermati dalam pengelolaan risiko kredit, khususnya pada debitur konsumsi dan pelaku UMKM yang sensitif terhadap pelemahan daya beli.
Penjualan Ritel Mei Terkontraksi 3,9%
Tekanan konsumsi tercermin lebih nyata dalam Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia. Penjualan ritel pada Mei 2026 terkontraksi 3,9% secara tahunan, lebih dalam dibandingkan penurunan 3,7% pada April.
Kontraksi tersebut menunjukkan pemulihan konsumsi masyarakat belum solid. Pelemahan juga terjadi secara luas pada berbagai kelompok barang, bukan hanya pada satu kategori.
Penjualan pakaian turun 12% secara tahunan, sedangkan kelompok barang lainnya terkontraksi 7,3%. Penjualan makanan, minuman, dan tembakau turun 4,1%.
Baca Juga
Laporan APBN 2025: Aset Negara Capai Rp 14.600 Triliun, Posisi SAL 2025 Rp 438,26 Triliun
Kontraksi pada makanan dan minuman penting dicermati karena kelompok ini berkaitan erat dengan konsumsi sehari-hari. Pelemahan pada kebutuhan harian dan barang semitahan lama mengindikasikan tekanan belanja telah menyentuh kelompok pengeluaran yang lebih luas.
Penjualan perlengkapan rumah tangga lainnya juga turun sekitar 5,8%, sedangkan penjualan peralatan informasi dan komunikasi masih mengalami kontraksi dalam.
Beberapa kelompok masih mencatat pertumbuhan positif. Suku cadang dan aksesori tumbuh 11,1%, tetapi melambat dari 14,7% pada April. Kelompok budaya dan rekreasi juga masih tumbuh, tetapi hanya sekitar 0,2%.
Pertumbuhan pada sejumlah kelompok tersebut belum cukup kuat untuk mengimbangi pelemahan kategori utama, sehingga penjualan ritel secara keseluruhan tetap berada di zona kontraksi.
BRI memperkirakan kontraksi penjualan ritel berlanjut dan semakin dalam menjadi 4,4% secara tahunan pada Juni 2026.
Penjualan makanan, minuman, dan tembakau diproyeksikan turun 4,4%. Penjualan bahan bakar kendaraan bermotor diperkirakan terkontraksi 7,8%, sedangkan peralatan informasi dan komunikasi diproyeksikan jatuh 25,5%.
Pakaian diperkirakan masih terkontraksi 6,4%. Kelompok barang lainnya juga diproyeksikan turun 3,1%.
Suku cadang dan aksesori diperkirakan tetap tumbuh tinggi sebesar 11%, tetapi sedikit melambat dibandingkan Mei. Kelompok budaya dan rekreasi serta beberapa perlengkapan rumah tangga juga diperkirakan membaik, meskipun belum mampu mengangkat keseluruhan indeks.
Proyeksi tersebut memperlihatkan tekanan ritel masih bersifat luas. Pelemahan penjualan makanan, bahan bakar, pakaian, dan perangkat komunikasi menunjukkan rumah tangga melakukan penyesuaian pada berbagai jenis belanja.
Bandung dan Surabaya Masih Tertekan
Secara wilayah, kinerja penjualan ritel tidak seragam. Dalam tiga bulan terakhir hingga Juni 2026, Jakarta, Medan, Semarang, Makassar, dan Manado tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan positif dengan momentum yang menguat.
Semarang mencatat momentum penguatan terbesar, dengan rata-rata pertumbuhan penjualan ritel 9,9% dan peningkatan pertumbuhan sekitar 6,7 poin persentase. Jakarta mencatat rata-rata pertumbuhan sekitar 9%, sedangkan Manado sekitar 8,1%.
Sebaliknya, tekanan masih terlihat di Bandung dan Surabaya. Kedua kota tersebut berada pada kelompok wilayah dengan penjualan ritel terkontraksi dan terus melemah.
Bandung mencatat rata-rata pertumbuhan negatif sekitar 6,9%, sedangkan Surabaya terkontraksi sekitar 4,4%. Perkembangan ini menunjukkan pemulihan konsumsi belum merata antardaerah.
Mewaspadai Perlambatan Kredit
Pelemahan penjualan ritel dan keyakinan konsumen berpotensi memengaruhi permintaan kredit. Rumah tangga yang kurang yakin terhadap prospek pendapatan dan pekerjaan cenderung menunda pembelian yang dibiayai kredit.
Permintaan kredit kendaraan, kartu kredit, kredit tanpa agunan, kredit multiguna, serta pembiayaan barang konsumsi berpotensi tertahan. Pelaku usaha, terutama UMKM yang bergantung pada penjualan domestik, juga dapat mengurangi kebutuhan modal kerja apabila omzet melambat.
Baca Juga
S&P Pertahankan Rating Indonesia BBB Outlook Stabil, OJK: Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
Pada saat yang sama, biaya dana perbankan diperkirakan tetap tinggi karena kebijakan moneter Bank Indonesia masih ketat dan arah kebijakan moneter global cenderung hawkish.
Kombinasi biaya dana tinggi, permintaan kredit yang melambat, dan bantalan keuangan rumah tangga yang menipis membuat perbankan perlu memperkuat pemantauan kualitas kredit, khususnya pada segmen yang sensitif terhadap konsumsi.
Belum Sepenuhnya Mengangkat Konsumsi
Penurunan defisit APBN hingga Juni 2026 merupakan perkembangan positif bagi kredibilitas fiskal. Peningkatan penerimaan negara dan tetap ekspansifnya belanja pemerintah menunjukkan APBN terus bekerja untuk menopang perekonomian.
Namun, indikator konsumsi mengirimkan peringatan berbeda. Kontraksi penjualan ritel, penurunan IKK, melemahnya persepsi lapangan kerja, berkurangnya minat membeli barang tahan lama, dan menurunnya porsi tabungan menunjukkan daya beli masyarakat masih berada dalam tekanan.
Karena itu, kualitas belanja pemerintah menjadi semakin penting. Belanja negara tidak cukup hanya tumbuh secara nominal, tetapi perlu memberikan dampak langsung terhadap penciptaan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguatan aktivitas ekonomi daerah.
Perbaikan fiskal akan menjadi lebih bermakna apabila diikuti pemulihan konsumsi rumah tangga. Tanpa penguatan daya beli, penerimaan pajak yang meningkat dan defisit yang terkendali belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, merata, dan berkelanjutan.