Daya Beli Masyarakat Kian Tertekan Akibat Perang AS–Israel Versus Iran, Pemerintah Harus Siapkan Mitigasi Ekonomi yang Lebih Kuat

JAKARTA, investortrust.id– Pemerintah harus menyiapkan mitigasi ekonomi yang lebih kuat untuk meredam tekanan terhadap daya beli masyarakat yang kian parah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian Indonesia, dari lonjakan harga energi hingga risiko kenaikan harga pangan.

“Pelemahan daya beli masyarakat tecermin pada menurunnya potensi arus mudik Lebaran tahun ini,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Hakam Naja dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik pada Idulfitri 1447 H (Lebaran 2026) diperkirakan mencapai 50,60% dari total penduduk Indonesia. Angka ini turun sekitar 1,75% dari hasil survei awal dan merosot 6,55% dibandingkan realisasi mudik Lebaran 2025.

Menurut Hakam Naja, penurunan tersebut menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi rumah tangga sedang menghadapi tekanan. “Penurunan arus mudik menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat sedang tertekan. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global sekaligus kondisi sosial ekonomi di dalam negeri,” ujar dia.

Tekanan itu, kata Hakam, juga tercermin pada meningkatnya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, inflasi Februari 2026 mencapai 0,68% secara bulanan (month to month/mtm), berbalik dari deflasi 0,15% pada Januari 2026.

Baca Juga

Prabowo Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil dan Infrastruktur Siap Hadapi Lebaran 2026

Pada saat yang sama, menurut Hakam Naja, nilai tukar rupiah telah melemah hingga menembus Rp 17.000 per dolar AS, lebih tinggi dibandingkan asumsi yang dipatok dalam APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

“Kondisi ini mendorong kenaikan harga barang impor, termasuk pangan, minyak, dan gas, yang pada akhirnya menekan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi,” tutur dia.

Hakam mengakui, di sektor energi, pemerintah telah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga Idulfitri. “Namun, kebijakan tersebut masih menyisakan ketidakpastian mengenai arah kebijakan setelah Lebaran,” tegas dia.

Baca Juga

Purbaya Klaim Indonesia Belum Masuki Krisis, Perubahan Batas Defisit Masih Dikaji

Dia mengungkapkan, subsidi energi dalam APBN 2026 dialokasikan sekitar Rp 210,06 triliun untuk listrik, elpiji, dan BBM. Jika harga minyak dunia terus melonjak akibat konflik geopolitik, beban subsidi berpotensi meningkat.

“Harga minyak Brent sempat melonjak hingga sekitar US$ 119,5 per barel, padahal asumsi harga minyak dalam APBN hanya sekitar US$ 70 per barel. Jika harga BBM tetap dipertahankan, pemerintah harus menambah subsidi,” tandas dia.

Hakam Naja menambahkan, selain energi, risiko lain yang perlu diantisipasi adalah potensi gangguan terhadap ketahanan pangan nasional. Penutupan Selat Hormuz dapat mengganggu jalur distribusi pupuk nitrogen global.

Selat Hormuz berada di sekitar negara-negara eksportir pupuk nitrogen utama, seperti Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan United Arab Emirates. “Pupuk nitrogen yang berbasis gas alam merupakan komponen penting dalam produksi tanaman pangan dan menopang sekitar setengah pasokan pangan dunia,” ucap Hakam.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Takkan Revisi Batas Defisit 3%, Kecuali Krisis Besar

Hakam Naja mengemukakan, jika distribusi pupuk terganggu, harga pangan global berpotensi melonjak dan berdampak pada negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah mitigasi.

“Mitigasi yang harus segera disiapkan di antaranya memperkuat cadangan pangan nasional, mempercepat peningkatan produksi domestik, serta mengamankan rantai pasok impor komoditas strategis seperti gandum, kedelai, dan gula,” papar dia.

Di sisi lain, Hakam juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tekanan global. Kondisi fiskal Indonesia bahkan sebelum konflik sudah meningkat cukup berat karena defisit anggaran berpotensi melewati batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagai digariskan undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Itu sebabnya, kata dia, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran secara lebih serius dengan memprioritaskan belanja yang langsung berdampak pada pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat.

Baca Juga

Harga Minyak Kembali Naik, Trump Kritik Sekutu yang Enggan Ikut Misi Pengamanan Selat Hormuz

“Pemborosan anggaran harus ditekan. Kegiatan seremonial dan perjalanan dinas perlu dikurangi secara signifikan, sementara pola kerja fleksibel atau work from anywhere di lingkungan pemerintahan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi,” ujar dia.

Hakam mengusulkan langkah simbolik sekaligus substantif berupa pemotongan gaji dan tunjangan pejabat tinggi negara sebagai bentuk solidaritas nasional di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Kebijakan tersebut, menurut dia, dapat dimulai dari pimpinan tertinggi negara hingga pejabat struktural, termasuk Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pejabat eselon I dan II.

“Langkah ini bukan hanya menghemat anggaran negara, tetapi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola fiskal secara disiplin sekaligus membangun solidaritas nasional menghadapi ketidakpastian global,” tegas Hakam.