Penarikan Utang 2026 Naik Menjadi Rp 734,3 Triliun, Ini Alasan Menkeu

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan naiknya proyeksi pembiayaan atau penarikan utang pada 2026. Awalnya, pembiayaan anggaran APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp 689,1 triliun, namun angka ini diproyeksi naik menjadi Rp 734,3 triliun atau naik 6,6%.

Kenaikan terjadi seiring bertumbuhnya defisit anggaran APBN 2026 yang mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85% dari PDB. Purbaya menyebut kenaikan pembiayaan ini sebagai strategi pembiayaan lebih awal atau front loading.

“Ada front loading sedikit karena kita takut pasarnya goncang, tapi ternyata enggak,” kata Purbaya, usai menyampaikan laporan semester I-2026 dan prognosis semester II-2026 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Meski begitu, Purbaya menjelaskan bahwa pasar surat utang ternyata tetap stabil. Dia menyebut appetite ke surat utang pemerintah tetap tinggi.

“Jadi ke depan bisa kita adjust. Ini kan baru setengah semester,” ucap dia.

Pembiayaan APBN yang naik ini akan menjadi sorotan ke depan. Pasalnya, saat rapat, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti realisasi pembayaran utang pada semester I-2026 yang mencapai Rp 477,4 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pembayaran utang semester I-2025 yang mencapai Rp 315,41 triliun.

Baca Juga

Purbaya Naikkan Defisit APBN 2026 Jadi 2,85% dari PDB, Penerimaan Pajak Bakal Tak Sesuai Target

“Dengan demikian pembiayaan utang semester I-2026 mencapai Rp 162 triliun lebih besar dibandingkan tahun lalu,” kata Said.

Di sisi lain, Said menyebut realisasi pembiayaan investasi pemerintah mulai menurun. Pada semester I-2026, pembiayaan investasi pemerintah hanya Rp 52,2 triliun dari rencana sebesar Rp 203,1 triliun.

“Sehingga SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) semester I-2026 mencapai Rp 255,5 triliun. Kami mencermati prognosis semester II, SiLPA akhir tahun diperkirakan Rp 255,5 triliun atau jauh lebih besar dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 72,39 triliun,” ujar dia.

Said mengatakan pembiayaan APBN melalui utang memiliki konsekuensi. Sebab, pemerintah perlu menghitung cost of fund yang tinggi.

“Ini akan menjadi beban pemerintah di kemudian hari. Tingginya SiLPA sekaligus menandakan perencanaan pembiayaan utang dan investasi perlu disempurnakan,” kata dia.

Dengan proyeksi defisit APBN 2026 yang mencapai 2,85% dari PDB, Said menyebut pemerintah sedang mengirimkan sinyal ke pasar di saat pemerintah mendapat sorotan terhadap belanja fiskal.

“Banggar berharap pemerintah setidaknya ada niatan, ada langkah, ada sebagaimana kita sepakati bersama, untuk disiplin pada target APBN 2026,” ujar dia.