Laporan APBN 2025: Aset Negara Capai Rp 14.600 Triliun, Posisi SAL 2025 Rp 438,26 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membacakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 saat rapat paripurna DPR RI. Dalam pembacaan tersebut, Purbaya menjelaskan posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp 438,26 triliun pada akhir tahun.

“Saldo ini pada level yang memadai dan berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ke depan,” kata Purbaya, di ruang sidang paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Purbaya menjelaskan posisi SAL di akhir tahun tersebut telah melewati sejumlah perubahan. Awalnya, memasuki 2025, SAL berada di posisi Rp 457,54 triliun.

“Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN sebesar Rp 93,15 triliun dan memperhitungkan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Rp 72,4 triliun, dan penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun tercatat sebesar Rp 438,26 triliun,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga memaparkan posisi neraca keuangan yang solid hingga tutup buku 2025. Total aset yang dimiliki negara mencapai Rp 14.600,89 triliun, kewajiban sebesar Rp 11.527,29 triliun, dan ekuitas sebesar Rp 3.073,69 triliun.

Baca Juga

Sah! Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Disepakati 5,8% - 6,5%, Ini Penopangnya

“Angka ini mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan,” ujar dia.

Dari sisi operasional, Purbaya menyebut negara mendapat pendapatan sebesar Rp 3.000,42 triliun. Sedangkan beban operasional mencapai Rp 3.429,51 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp 423,09 triliun.

Di sisi lain, kegiatan operasional juga mencatat defisit sebesar Rp 109,91 triliun. Sehingga, keseluruhan defisit laporan operasional tercatat sebesar Rp 532,99 triliun.

Eks bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menerangkan posisi arus kas bersih dari aktivitas operasi tercatat minus Rp 243,9 triliun. Demikian pula dengan aktivitas investasi dan aktivitas transitoris yang masing-masing minus sebesar Rp 712,07 triliun dan Rp 44,16 triliun. Sementara itu, aktivitas pendanaan tercatat positif Rp 828,37 triliun.

“Arus kas dan aktivitas investasi yang minus mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional,” jelas dia.