APBN 2026 Masih Tahan Guncangan Global, Pemerintah Andalkan SAL dan Diversifikasi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Pemerintah memastikan kondisi fiskal 2026 masih terjaga di tengah lonjakan harga energi global, sembari menahan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin, 6 April 2026 sebagaimana diberitakan Investortrust.id (06/04 2026).
Menkeu menyatakan, APBN 2026 tetap kuat dengan asumsi harga minyak mentah rata-rata US$100 per barel. Dalam skenario tersebut, defisit anggaran diproyeksikan masih dapat dijaga di kisaran 2,92% dari PDB, bahkan berpotensi ditekan hingga 2,68% melalui efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan negara.
“Sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata US$100 per barel, aman,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan DPR pada 6 April 2026.
SAL Rp420 Triliun Jadi Bantalan
Pemerintah juga menyiapkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal untuk meredam lonjakan subsidi energi. Dana ini menjadi buffer jika harga minyak melonjak lebih tinggi dari asumsi.
Dengan sensitivitas fiskal sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan US$1 per barel, kenaikan harga minyak ke level US$100 berpotensi menambah beban hingga sekitar Rp204 triliun. Namun, pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikelola melalui SAL, efisiensi anggaran kementerian/lembaga, serta peningkatan penerimaan dari sektor komoditas.
Harga BBM Non-subsidi Dikaji
Pemerintah menegaskan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Saat ini, harga Pertalite berada di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Sementara itu, harga BBM nonsubsidi masih dalam pembahasan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/4/2026),
menyatakan, pemerintah bersama Pertamina dan badan usaha swasta tengah mencari formulasi terbaik untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Per April 2026, harga BBM nonsubsidi masih ditahan, dengan Pertamax Rp12.300 per liter dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter.
Baca Juga
Diversifikasi Pasokan, Rusia Jadi Opsi
Di tengah gangguan pasokan global, pemerintah membuka opsi impor BBM dari berbagai negara, termasuk Rusia. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan energi nasional tetap terjaga.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak akan membatasi sumber impor selama kebutuhan domestik terpenuhi. Kebijakan ini menjadi penting mengingat terganggunya jalur distribusi global, termasuk Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia.
Stok BBM Aman, Defisit Tetap Terkendali
Pemerintah memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman dengan berbagai skenario pengamanan pasokan. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, defisit APBN diyakini tetap berada di bawah batas aman 3% dari PDB hingga akhir tahun, meski harga BBM subsidi tidak dinaikkan.
Secara keseluruhan, data dan pernyataan pemerintah yang dihimpun Investortrust.id (06/04/2026) menunjukkan bahwa APBN masih memiliki bantalan yang cukup kuat. Namun, tekanan dari volatilitas harga energi global tetap menjadi risiko utama yang harus diantisipasi secara berkelanjutan.