Sah! Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Disepakati 5,8% - 6,5%, Ini Penopangnya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,8% - 6,5% pada 2027. Proyeksi ini telah mempertimbangkan sejumlah faktor dari situasi geopolitik, perkembangan ekonomi global dan domestik, serta peluang dan risiko yang memengaruhi.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis ini didukung oleh transformasi ekonomi sebagai pondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wijanto, saat rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Wihadi menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut didesain dengan penopang berupa konsumsi rumah tangga sebesar 5,3% - 5,6%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2025 yang sebesar 4,98%.
Untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini, pemerintah diminta untuk memperbaiki iklim usaha dengan perbaikan terhadap kemudahan berbisnis, penurunan biaya logistik, dan memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan.
Baca Juga
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Postur RABPN 2027, Ekonomi Dipatok Tumbuh 5,8% - 6,5%
“Serta memberikan kepastian hukum, memperkuat peran dan kontribusi BPI Danantara dalam hal investasi nasional,” ujar dia.
Selain itu, pemerintah diminta untuk menjaga inflasi dalam sasaran sebesar 1,5-3,5%. Kisaran tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Wihadi menyebut kerja sama Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga diperlukan untuk memperkuat bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Utamanya dalam pengendalian inflasi kelompok pangan dan energi.
Pada 2027, Wihadi menyebut tentang optimisme pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar pada kisaran Rp 16.800-17.500 per dolar AS. Potensi penguatan rupiah dapat diwujudkan jika program perbaikan tata kelola devisa hasil ekspor berhasil dijalankan.
“Apabila didukung dengan perbaikan tata kelola investasi di dalam negeri secara berkelanjutan,” jelas dia.
