Sebut Perekonomian dalam 'Track' Positif, Airlangga Ajak Investor Ekspansi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Pemerintah menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur positif meski ketidakpastian ekonomi global masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61% secara tahunan pada triwulan I 2026, sementara pemerintah meluncurkan stimulus senilai Rp 26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi pada Semester II 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah indikator makroekonomi masih menunjukkan kondisi yang sehat. Menurutnya, inflasi tetap terkendali, konsumsi rumah tangga masih kuat, surplus perdagangan terus terjaga, aktivitas manufaktur bertahan di zona ekspansi, serta cadangan devisa tetap berada pada level yang memadai.
"Kita juga menjaga inflasi, inflasi kita di bulan Mei ini sekitar 3%. kemudian juga kita bisa menjaga domestic demand di mana indeks keyakinan konsumennya masih di atas 100 bahkan 120. Kemudian kita menjaga juga dari segi meraca perdagangan, ini sekarang tren-nya positif di US$ 0,09 miliar pada April ini. Nah, kemudian kita lihat juga purchasing manager index (PMI) S&P dari segi manufaktur masih di angka 50, jadi relatif baik. Kemudian cadangan devisa Mei ini sekitar USD144,9 miliar. Jadi relatif perekonomian masih dalam track yang positif," ujar Airlangga dalam acara Economic Update CNBC Indonesia, Senin (29/6/2026).
Baca Juga
Nilai Ekonomi Industri Tembakau Capai Rp 700 Triliun, Kemenperin Minta Aturan yang Berimbang
Menurut Airlangga, capaian tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia masih mampu bertahan di tengah perlambatan ekonomi dunia dan berbagai tekanan geopolitik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga melampaui berbagai proyeksi lembaga internasional dan tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.
Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan pada semester II 2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun. Program tersebut difokuskan untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Stimulus tersebut meliputi bantuan pangan berupa beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan. Pemerintah juga memberikan bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP), yaitu program intervensi untuk menjaga harga dan ketersediaan pangan, khususnya kedelai bagi pelaku usaha tahu dan tempe.
Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif transportasi berupa diskon tiket pesawat, kereta api, dan angkutan laut kelas ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah hingga periode Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah juga menyiapkan program magang nasional yang mulai berjalan pada Juli 2026. Program itu ditujukan bagi lulusan baru agar memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan di sektor industri, jasa, dan ekonomi digital dengan dukungan insentif dari pemerintah.
Bersamaan dengan itu, pemerintah melaksanakan program vokasi dan reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan sekolah menengah kejuruan. Program tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga lebih siap memasuki pasar kerja domestik maupun internasional.
Perluas Pasar Ekspor
Di sisi perdagangan internasional, pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui berbagai perjanjian dagang strategis. Salah satu pencapaian penting ialah penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA, yang ditargetkan dapat diratifikasi pada tahun ini.
Melalui perjanjian tersebut, sekitar 90% produk Indonesia berpotensi memperoleh tarif masuk 0% ke pasar Uni Eropa. Pemerintah berharap kebijakan itu mampu meningkatkan daya saing ekspor nasional sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia.
Selain IEU-CEPA, Indonesia juga terus melanjutkan proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) serta Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat integrasi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi domestik.
Baca Juga
Sebagai bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang, pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan pusat keuangan atau financial center di Bali melalui regulasi khusus yang sedang dibahas bersama parlemen.
Pemerintah juga terus mempercepat pengembangan ekonomi hijau melalui berbagai proyek energi bersih yang didukung skema Just Energy Transition Partnership (JETP), yakni kemitraan pembiayaan transisi energi untuk mempercepat pengurangan emisi karbon. Proyek tersebut antara lain mencakup pengembangan pembangkit listrik panas bumi serta pengolahan sampah menjadi energi.
Menutup paparannya, Airlangga mengajak kalangan dunia usaha memanfaatkan momentum ketidakpastian global sebagai peluang untuk memperluas investasi. "Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ini waktu yang sangat tepat," pungkas Airlangga.