Soroti Dana 'Double-Double Track', Ketua Komisi V Sebut Rp 4 Triliun Belum Cukup

JAKARTA, investortrust.id — Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalur double-double track dan penanganan perlintasan sebidang kereta api.

Menurut Lasarus, bantuan anggaran Rp 4 triliun yang telah dikucurkan Presiden Prabowo Subianto masih belum cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan keselamatan pada infrastruktur perkeretaapian nasional.

“Walaupun Presiden sudah bantu Rp 4 triliun kemarin, tentu itu masih jauh. Namun, saya dapat informasi dari Kementerian PU di satu titik (perlintasan rel, red) saja masih butuh dana kurang lebih Rp 400 miliar, satu titik saja. Kalau ada 10 titik saja seperti itu, sudah Rp 4 triliun. Itu Jabodetabek saja kita belum selesai,” kata Lasarus di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia menyampaikan, masih banyak persoalan rel perkeretaapian yang perlu diurai, termasuk pembangunan double-double track untuk mengurangi kepadatan jalur kereta api.

Baca Juga

KNKT Dalami 'Black Box' Taksi Green SM dalam Investigasi Kecelakaan KA Bekasi

“Belum kita bicara double-double track. Masalah kejadian tabrakan (di Stasiun Bekasi Timur) ini, kenapa kereta ini satu jalur beroperasi seperti itu? Karena hanya double track di sana, tidak ada double-double track. Nggak sampai ke ujung. Kenapa nggak sampai ke ujung? Belum dibangun. Kenapa belum dibangun? Duitnya nggak ada,” ujar Lasarus.

Lasarus menilai pembangunan double-double track menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi potensi kecelakaan kereta api. “Supaya ini selesai dengan baik, bagaimana bisa kita urai? Salah satunya yang harus kita urai double-double track dulu. Supaya kita bisa urai keretanya tidak berada di satu jalur. Jadi, target kita sangat besar,” tegasnya.

Lasarus menyinggung hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan proses olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh kepolisian yang menurutnya merupakan bagian dari evaluasi atas kejadian yang telah terjadi. “Sebenarnya kalau soal KNKT ini kan sudah jadi masa lalu, hanya mengungkap saja apa yang terjadi. Ke depan perbaikannya seperti apa? Masak kita ngulang lagi. Itu lah makna dari rapat ini,” ucapnya.

Lasarus menyebut pembahasan dalam rapat lebih difokuskan pada penyelesaian persoalan perlintasan sebidang, operasional kereta api, hingga dukungan anggaran bagi kementerian dan lembaga terkait.

“Sebenarnya, kami ingin memberikan dukungan politik kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Korlantas, juga kepada Basarnas. Anggaran kan dari sini pak, berangkatnya juga dari komisi. Dorongan dari kita bisa membuat pemerintah (kucurkan anggaran),” ujarnya.

Ia menegaskan, keselamatan transportasi tidak boleh terkendala alasan keterbatasan anggaran. “Nah, banyak pertanyaan datang ke saya, kenapa tidak double-double track? Apakah kita tidak uang? Untuk keselamatan tidak ada istilah kita nggak ada duit,” tegas Lasarus.

Menurut dia, kebutuhan pembangunan jalur tambahan semakin mendesak seiring meningkatnya aktivitas transportasi kereta api. “Dulu masih sepi, tidak terlalu penting double-double track. Sekarang sudah ramai, harus double-double track, perlu tambahan biaya,” kata Lasarus.

Baca Juga

AHY Ungkap Pembangunan 14.000 Km Rel Kereta Butuh Rp 1.200 Triliun

Lasarus juga mengungkapkan anggaran operasional Kementerian Perhubungan saat ini masih mengalami kekurangan. “Bapak, untuk operasional saja masih kurang Rp 11 triliun, bagaimana mau bikin double-double track lagi,” tuturnya.

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 186 flyover dan underpass di pelintasan sebidang kereta api nasional. Namun, kesiapan lahan disebut menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dody menyebut, sebagian proyek telah dikerjakan, sementara sekitar 130 pelintasan lainnya masih menunggu proses pembangunan. “Nasional itu sekitar 186-an. Dan sebagian sudah kami kerjakan, tinggal 130-an yang belum kami kerjakan,” ungkap dia di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).