Kemenko Perekonomian Jaga Kualitas Data Makro KEK demi Kebijakan yang Tepat

GRESIK, Investortrust.id -- Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus menjaga kualitas data, khususnya data-data dari kegiatan ekonomi dan industri di Kawasan Ekonomi Khusus, yang digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Ketersediaan data tersebut bernilai sangat krusial karena akan menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis dan program prioritas nasional.

Penegasan mengenai urgensi validitas data makro ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso.

“Kita perlu terus menjaga kualitas data, khususnya data-data dari kegiatan ekonomi dan industri di KEK, yang digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita, karena data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program prioritas,” kata Sesmenko Susiwijono dikutip Sabtu (13/6/2026).

Guna mewujudkan akurasi tersebut, Dewan Nasional KEK bersama Badan Pusat Statistik, Lembaga National Single Window, serta pemangku kepentingan terkait menggelar Rapat Koordinasi Reviu Data dan Kajian Dampak Ekonomi di KEK. Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Gresik pada Jumat, (12/6/2026) menjadi bagian dari upaya bersama untuk melakukan reviu, sinkronisasi, validasi, dan pendalaman data ekonomi kawasan hingga tingkat pelaku usaha.

Baca Juga

Investasi Tembus Rp113,4 Triliun, Pemerintah Siapkan Perluasan KEK Gresik JIIPE

Melalui pembahasan yang komprehensif ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kontribusi nyata kegiatan ekonomi di KEK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto serta pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto.

Bagi pemerintah sendiri, data pertumbuhan ekonomi berupa PDB dan PDRB merupakan indikator utama dalam mengukur kondisi riil perekonomian nasional. Selain berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan, instrumen data ini juga menjadi alat ukur kinerja kabinet sekaligus alat pembanding kemajuan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain di tingkat global. Susiwijono menerangkan bahwa perhitungan PDB dan PDRB yang presisi akan menjadi indikator penting dalam penentuan pasar, realisasi investasi, serta ukuran konkrit dari dampak kebijakan nasional yang telah dikeluarkan.

Sebagai langkah nyata yang telah berjalan sejak tahun 2025, BPS berkolaborasi dengan Dewan Nasional KEK dan LNSW melaksanakan pendataan lengkap terhadap seluruh aktivitas industri pada 25 KEK yang tersebar di Indonesia. Proses sensus ekonomi ini mencakup 528 perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan tersebut. Tidak hanya terbatas pada KEK, pendataan serupa juga menyasar sekitar 178 Kawasan Industri di seluruh wilayah tanah air guna memotret peta aktivitas ekonomi dan manufaktur secara utuh.

Langkah penguatan tata kelola data ini dirasa semakin mendesak mengingat skala ekonomi KEK yang terus membesar dari waktu ke waktu. Berdasarkan laporan berkala hingga Triwulan I-2026, seluruh KEK di Indonesia secara kumulatif telah berhasil mencatatkan realisasi investasi yang sangat fantastis senilai Rp353,3 triliun. Sektor ini juga terbukti berdampak masif pada bidang ketenagakerjaan dengan menyerap 266.688 orang tenaga kerja dan berhasil menghadirkan 471 pelaku usaha yang aktif beroperasi.

Dalam skala wilayah, KEK Gresik muncul sebagai salah satu kontributor utama yang menyokong performa ekspansi KEK di tingkat nasional. Kawasan industri terintegrasi di Jawa Timur ini tercatat membukukan investasi kumulatif sebesar Rp107,32 triliun serta menyerap hingga 47.201 orang tenaga kerja sampai dengan kuartal pertama tahun 2026. Capaian masif tersebut berhasil diraih berkat adanya dukungan penuh dari berbagai kegiatan industri strategis yang fokus pada program hilirisasi serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.

Mengingat peran vital KEK Gresik dalam menarik penanaman modal dan memperkuat industri manufaktur, pasokan data yang akurat dan terverifikasi menjadi faktor penentu agar kalkulasi kontribusi ekonomi tidak bias. Susiwijono menggarisbawahi bahwa pemerintah akan terus berkomitmen menjaga aspek akuntabilitas data yang diperhitungkan dalam komponen pertumbuhan ekonomi ini agar kualitas outputnya tetap tepercaya di mata publik. Kredibilitas data makro yang sehat diyakini menjadi kunci utama untuk menjaga sentimen positif dari pasar, masyarakat, serta para investor global terhadap berbagai kemajuan pembangunan di Indonesia.

Ke depan, hasil reviu dan kajian tata ruang ekonomi ini akan dijadikan sebagai pedoman baku bagi pengembangan metodologi pengukuran dampak KEK yang jauh lebih modern. Pemerintah meyakini bahwa kualitas PDB Indonesia yang kredibel hanya bisa dicapai melalui jalinan kolaborasi dan dukungan kuat dari para penyedia data, termasuk kepatuhan pelaporan dari pelaku usaha di seluruh kawasan. Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan BPS Pusat, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Gresik, perwakilan kementerian teknis, Dewan Kawasan KEK Jawa Timur, serta PT Freeport Indonesia yang hadir mewakili suara para pelaku usaha di dalam kawasan.